Menkopolhukam Wiranto mengakui memang kondisi cukup memanas jelang pemilu serentak 17 April nanti. Meski begitu dalam Rakorsus Tingkat Menteri yang dilakukan bersama KPU, Bawaslu dan pemangku kepentingan lainnya, Wiranto mengatakan tidak ada hal-hal serius yang dapat menghambat tahapan-tahapan baik pilpres maupun pileg.
Tahapan selanjutnya dalam pemilu ini adalah rapat umum di ruang terbuka mulai tanggal 24 Maret hingga 13 April. Ini berarti akan ada pergerakan massa yang cukup besar dari kedua belah pihak paslon capres dan cawapres. Nantinya pihak KPU akan mengatur sedemikian rupa agar tidak ada pergesekan massa antara satu dengan yang lain, sehingga kampanye bisa dilaksanakan dengan aman dan tertib.
Terkait isu-isu gangguan seperti akan ada kerusuhan besar – jelang dan pasca pemilu – Wiranto menegaskan hal ini tidak akan terjadi. Ia menjamin personil gabungan kepolisian dan TNI akan menjaga keamanan sebaik mungkin. Ia menghimbau masyakarat agar jangan khawatir sehingga tidak menggunakan hak pilihnya yang hanya berlangsung lima tahun sekali ini.
“Saya nyatakan di sini dari eskalasi yang ada dari laporan intelejen, tidak ada. Tidak ada kerusuhan. Keadaan masih terkendali baik sekarang dan mudah-mudahan sampai nanti pemilu, sehingga masyarakat tidak perlu resah, tidak perlu percaya akan adanya isu-isu ini, sehingga sampai-sampai akan meninggalkan Indonesia untuk menghindari kerusuhan, karena tidak ada kerusuhan," ungkap Wiranto, di kantornya, Kamis (14/3).
Ia menambahkan, "Kita tetap minta kepada masyarakat, supaya tetap tinggal di tempat, melaksanakan kewajiban untuk memilih siapa capres-cawapres yang dipilihnya, maupun anggota legislatif atau DPD yang akan dipilih, karena itu hak pilih mereka. Lima tahun sekali hak pilih, katakanlah gak dapat dilaksanakan hanya karena takut isu, jangan sampai. Dan kami aparat keamanan menjamin bahwa keamanan itu akan kita selenggarakan dengan sebaik-baiknya.”
Lebih lanjut Wiranto menjelaskan bahwa isu yang beredar di masyarakat bahwa ada hacker atau peretas yang akan mengganggu sistem IT dari KPU, Wiranto juga menegaskan dan menjamin bahwa penyelenggara pemilu oleh KPU dan Bawaslu. Ia yakin kedua badan itu juga sudah mengantisipasi agar upaya peretasan agar tidak mengganggu perolehan hasil pemilu. Ia menyerukan kepada masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi isu-isu semacam itu.
“Kita juga bukan orang bodoh ya! Soal-soal hi-tech, itu juga KPU dan Bawaslu sudah mewaspadainya. Jadi jangan khawatir kalau ada isu-isu seakan-akan ada hacker-hacker yang begitu canggih, yang dapat seakan-akan menyulap hasil perhitungan suara seenaknya. KPU, Bawaslu, dan penyelenggara pemilu sudah mewaspadai itu, dan tidak usah kita khawatirkan bahwa itu akan terjadi. Karena kalau itu bisa dilakukan di seluruh dunia, gak usah ada pemilu karena percuma kan?,” tandasnya.
KPU Pastikan Siap Hadapi Peretasan
Terkait isu peretas ini, lebih lanjut Ketua KPU Arief Budiman mengatakan bahwa sebenarnya hal tersebut bukanlah hal yang baru. Ia menjelaskan bahwa dari pemilu-pemilu sebelumnya sistem inti KPU sudah pernah diserang oleh hacker, sama halnya seperti sekarang.
“Wah sudah lama, sejak tahapan pertama dimulai sudah banyak upaya. Bahkan sejak Pilkada, sistem informasi kita juga diserang. Juga ketika pemilu 2004 lalu, sudah ada juga yang nyerang. Pemilu 2009 ada juga,” papar Arief
Arief juga menggarisbawahi bahwa peretasan tidak akan mempengaruhi hasil penghitungan suara karena semua proses penghitungan masih dilakukan secara manual. Sistem teknologi informasi yang dimiliki KPU, kata Arief, akan digunakan untuk menyampaikan hasil penghitungan suara kepada masyarakat secara cepat, jadi masyarakat tidak perlu khawatir.
Ketika ditanya indikasi awal pelaku yang meretas sistem KPU, Arief mengaku belum mengetahuinya. Ia kembali menegaskan bahwa dari “IP address-nya,” diketahui bahwa peretasan tidak saja datang dari China dan Rusia; sebagaimana yang ramai diberitakan beberapa hari terakhir.
KPU: Peretasan Datang dari Dalam dan Luar Indonesia
Menurutnya “IP address” juga menunjukkan bahwa ada peretasan yang berasal dari dalam Indonesia sendiri, tidak hanya dari luar negeri. Namun ia menolak merinci negara mana karena khawatir akan menyinggung negara yang bersangkutan.
“Jadi setelah kita lihat, IP adressnya bisa dari mana-mana, dari domestik maupun internasional. Tetapi walaupun IP address itu ketahuan dari dalam maupun luar negeri, kita kan gak tahu siapa dia, bisa saja IP address-nya dari luar negeri, tapi pelakunya ya orang-orang kita juga. Orang Indonesia, tetapi bekerja dari luar negeri. Jika kemarin ada yang menulis bahwa hackernya dari Tiongkok dan Rusia, faktanya tidak demikian. Yang melakukan itu dari banyak negara. Jangan dibilang seolah-olah hanya dari mereka. Tidak demikian. IP address itu dari banyak tempat, pelakunya kita gak tahu, bisa saja orang Indonesia, atau orang asing, di dalam atau di luar Indonesia.’’ ungkapnya.
Guna mengantisipasi hal ini, secara umum Arief menyatakan telah berkoordinasi dengan pihak-pihak yang punya kompetensi untuk bisa menangani masalah ini seperti BIN, BSSN, Cybercrime Mabes Polri, Kominfo, BPPT, atau lembaga maupun individu yang bisa menyelesaikan ini , akan di ajak kerja sama.
KPU juga telah memperbaiki dan meningkatkan sistem inti, baik piranti lunak dan keras, sehingga sistemnya kini sudah jauh lebih baik. (gi/em)
