Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Advokasi Kebebasan Beragama meminta Dewan Perwakilan Rakyat DPR menunda pengesahan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Mereka menilai RUU KUHP memiliki semangat membatasi daripada menjamin kemerdekaan beragama.