Majelis Umum PBB pada Senin (6/12) mempertahankan keputusannya untuk menunda lebih lama tindakan yang mengizinkan pihak Taliban dan junta militer Myanmar mewakili Afghanistan dan Myanmar di dalam lembaga internasional itu.
Komite Kredensial Majelis Umum PBB sebelumnya telah mengumumkan pada minggu lalu bahwa pihaknya akan menunda evaluasi terhadap permohonan Taliban dan junta militer Myanmar agar bisa mewakili negara mereka di dalam badan beranggotakan 193 negara itu.
Dengan keputusan tersebut, utusan yang telah ditunjuk oleh pemerintahan Afghanistan dan Myanmar sebelumnya untuk sementara akan tetap bertahan mewakili kedua negara masing-masing, demikian keputusan yang didukung oleh Majelis Umum pada Senin (6/12).
Menyusul berkuasanya Taliban dan junta militer Myanmar di negara masing-masing, para pemerintahan baru ini berusaha mempertanyakan wewenang dan kredibilitas dari duta-duta besar Afghanistan dan Myanmar saat ini.
Taliban menggulingkan pemerintahan Afghanistan pada Agustus lalu, dan mempertanyakan kredensial dari Duta Besar Ghulam Isaczai. Taliban berusaha menggantinya dengan wakil permanen yang baru, Mohammad Suhail Shaheen, yang berperan sebagai juru bicara Taliban selama perundingan perdamaian di Qatar.
Sementara itu, pemimpin militer Myanmar hendak mengganti duta besar Kyaw Moe Tun, yang secara terbuka menentang kudeta pada 1 Februari lalu yang menggulingkan pemerintahan sipil dibawah pemimpin de facto Aung San Suu Kyi. [jm/ka]
