Mahkamah Konstitusi Jerman memutuskan panel DPR khusus yang dibentuk untuk memastikan negara itu bisa cepat bertindak dalam krisis utang Eropa jika diperlukan “pada dasarnya” tidak konstitusional.
Mahkamah itu hari Selasa memutuskan bahwa sembilan anggota panel itu yang bertemu secara rahasia, tidak bisa menyetujui pinjaman atau memberi utang pada negara-negara yang keuangannya bermasalah seperti Yunani.
Panel itu dibentuk supaya Jerman, kekuatan ekonomi terbesar Eropa, bisa bertindak untuk membantu blok 17 negara yang menggunakan euro terhindar dari krisis utang yang melanda pemerintahan di benua itu.
Ketua Mahkamah, Andreas Vosskuhle, mengatakan panel itu punya hak untuk menyetujui pembelian utang dari pasar-pasar keuangan sekunder Eropa.
Mahkamah itu mengatakan keputusan-keputusan Jerman yang berdampak pada perannya dalam dana talangan zona Euro memerlukan persetujuan DPR yang lebih luas, persetujuan 620 anggota majelis rendah atau 41 anggota komisi keuangannya.
Keputusan itu bisa menghambat upaya Kanselir Jerman Angela Merkel mendukung penyelesaian dana talangan baru Yunani sebesar 172 milyar dolar dan penghapusan separuh lebih utang negara itu pada pemberi pinjaman swasta, pengurangan sebesar 142 miliar dolar
