Presiden Venezuela Nicolas Maduro, Kamis (22/8), mengatakan bahwa keputusan Mahkamah Agung untuk mengukuhkannya sebagai presiden terpilih setelah pemilihan umum 28 Juli “bersejarah dan tegas,” sementara pemilu yang disengketakan mulai pudar dari berbagai berita internasional utama.
Maduro telah meminta pengadilan untuk meninjau hasil pemilu. Para hakim memerintahkan semua kandidat presiden untuk menyerahkan salinan hasil penghitungan suara, yang berdasarkan hukum merupakan hak mereka.
Pesaing Maduro, Edmundo Gonzalez, tidak memenuhi panggilan itu. Pihak oposisi mengatakan pengadilan, meskipun berdasarkan konstitusi independen, beroperasi sebagai kepanjangan tangan partai yang berkuasa dan menambahkan bahwa pengadilan tidak memiliki hak konstitusional untuk melaksanakan fungsi elektoral apa pun, sehingga putusannya batal demi hukum.
Sejak pemilu dan protes-protes anti-pemerintah setelah itu yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa, pemerintahan Maduro telah melakukan apa yang disebut oleh oposisi, berbagai organisasi hak-hak asasi manusia (HAM), dan serikat pekerja sebagai penindakan keras terhadap perbedaan pendapat.
Sedikitnya 23 demonstran tewas pada demonstrasi antipemerintah sejak pemilu, dan sekitar 2.400 orang ditangkap, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Maduro mengatakan para pengunjuk rasa itu adalah orang-orang ekstremis dan fasis. [uh/ka]
Forum