Pemerintah Perancis pada hari Selasa (12/12) bersikeras bahwa mereka akan menerapkan tindakan keras terhadap migran ilegal selagi mereka berjuang melawan krisis politik menyusul penolakan terhadap rancangan undang-undang imigrasi di majelis rendah parlemen.
Dalam sebuah langkah yang mengejutkan pada hari Senin (11/12), para anggota oposisi bergabung di Majelis Nasional untuk menolak undang-undang kontroversial yang bertujuan untuk memperketat hukum Perancis itu. Penolakan tersebut dilakukan bahkan tanpa memperdebatkan RUU tersebut.
Penolakan terhadap salah satu inisiatif utama pemerintah merupakan kekalahan memalukan bagi Presiden Prancis Emmanuel Macron yang tidak memiliki mayoritas di parlemen, dan terjadi di tengah perdebatan sengit di masyarakat mengenai imigrasi dan keamanan.
Macron mengadakan pertemuan mengenai krisis itu pada hari Selasa dengan Perdana Menteri Elisabeth Borne dan para menteri utama, dan memutuskan untuk mempertahankan upaya meloloskan RUU tersebut dan mengirimkannya kembali ke komite parlemen, kata pemerintah.
Menurut sumber pemerintah, Macron pada rapat kabinet berikutnya mengecam “sinisme” anggota oposisi, dan menuduh mereka berusaha “merintangi negara.”
“Kita memerlukan undang-undang tentang integrasi dan imigrasi,” kata Macron.
Berbicara di parlemen, Borne mengatakan bahwa dengan menggabungkan kekuatan aliansi sayap kiri NUPES dan sayap ekstrem kanan hanya merugikan Prancis. [lt/em]
Forum