Mahkamah Agung Israel, Rabu (18/1), memutuskan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu harus memecat sekutu utamanya dalam kabinet baru negara itu. Keputusan ini berpotensi krisis koalisi bagi Netanyahu dan memperdalam keretakan atas kewenangan pengadilan tertinggi itu.
MA memutuskan bahwa Aryeh Deri, pemimpin berpengaruh dari partai Shas yang ultra-Ortodoks dan telah berkali-kali menjabat dalam pemerintahan Netanyahu sebelumnya, didiskualifikasi dari jabatan menteri setelah tahun lalu dinyatakan bersalah melanggar pajak dan dihukum masa percobaan sebagai bagian dari kesepakatan dengan pengadilan. Deri bertekad tidak akan mundur dan bertemu Netanyahu setelah putusan itu.
Putusan yang sangat ditunggu-tunggu itu muncul sementara Israel sedang diguncang perselisihan atas perubahan besar-besaran pada sistem hukum negara itu. Satu usul yang sedang dipertimbangkan adalah penghapusan uji "kewajaran" pengadilan ketika meninjau keputusan pemerintah.
Menurut kritikus, berbagai perubahan itu akan menempatkan terlalu banyak kewenangan ke tangan pemerintah dan melemahkan MA. Para pendukung mengatakan perubahan akan mengoreksi ketidakseimbangan kewenangan antara cabang eksekutif dan yudikatif.
Netanyahu harus memutuskan apakah akan mematuhi putusan MA dan memecat sekutu utamanya, Deri - atau menentang putusan itu. Juru bicara Netanyahu tidak segera berkomentar.
Namun para pemimpin partai dalam koalisi yang berkuasa mengecam putusan itu, menyebutnya tamparan bagi para pemilih dalam pemilu 1 November. Dalam pernyataan, mereka bertekad bertindak "dengan cara legal apa pun yang ada dan segera memperbaiki ketidakadilan dan kerusakan parah yang ditimbulkan dari pilihan demokratis dan kedaulatan rakyat." [ka/jm]
Forum