VOA: Bagaimana Anda melihat pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari pelaksanaan pemilu ini?
Levine: Pemilu sekarang ini sangat positif untuk demokrasi di Indonesia, ada dua calon, berarti ada satu yang harus menang dan satu yang harus kalah. Ini mengajarkan rakyat dan sekaligus elit politik Indonesia untuk bersikap dewasa menerima kemenangan dan juga kekalahan.
VOA: Tetapi bagaimana Anda melihat sikap salah satu calon presiden yang menolak hasil pemilu dan menilai pilpres ini cacat? Jika memang cacat, mengapa ia sempat mengklaim kemenangan?.
Levine: Itu karena ia berpikir dan yakin bahwa KPU akan mengumumkan dirinya sebagai pemenang. Kita harus ingat bahwa Prabowo sudah menghabiskan banyak waktu dan uang selama lima tahun terakhir untuk memenangkan pemilu ini. Jadi untuk Prabowo, ini merupakan hal yang sulit diterima. Yang menarik, ia sudah berpidato menolak hasil pemilu tapi ia menyampaikannya sendirian, tidak bersama cawapresnya, Hatta Rajasa. Ini menarik karena ada kemungkinan Hatta Rajasa bisa ikut gerbong Jokowi.
VOA: Maksud Anda terjadi rekonsiliasi nasional?
Levine: Iya! Karena di belakang layar ada Presiden SBY yang beberapa hari lalu sudah mengatakan bahwa kedua pihak seharusnya menerima penetapan KPU. Jadi menyedihkan melihat hal yang terjadi justru sebaliknya.
VOA: Jadi koalisi menjadi skala prioritas utama Jokowi saat ini?
Levine: Ya, konsolidasi koalisi. Karena di DPR sekarang, Jokowi hanya memiliki sekitar 38% dan tidak cukup untuk memuluskan kebijakan2nya. Rasionalnya ia harus menerima parpol lain yang dulu jadi pendukung Prabowo, mungkin Golkar atau Demokrat. Tapi sebelumnya Jokowi tentu harus membentuk kabinetnya dan saya yakin pasti ada beberapa politikus yang mendukungnya ingin masuk kabinetnya. Jokowi harus pilih menteri yang capable dan mampu. Sebelumnya Jokowi sudah mengatakan bahwa ia tidak mau memperdagangkan dukungan politik untuk posisi di kabinetnya.
VOA: Tetapi dalam pemilu kali ini ada satu fenomena baru di mana Prabowo Subianto menggalang dan mengumumkan “koalisi” sebelum pengumuman KPU. Julukannya adalah “koalisi permanen”. Menurut Anda?
Levine: Iya aneh. Pengumuman terbentuknya koalisi permanen sebelum tanggal 22 Juli ini suatu yang aneh, karena dalam pemilu sebelumnya misalnya, Yudhoyono baru mengumumkan koalisinya setelah pengumuman KPU. Menurut saya mustahil koalisi ini bertahan karena pastinya Golkar, PAN atau partai-partai lain bersiap lompat ke koalisi Joko Widodo. Tapi susahnya karena seperti saya bilang tadi, sejak jauh hari Joko Widodo sudah mengatakan “tidak akan memperdagangkan dukungan politik untuk posisi di kabinetnya” dan jika sekarang tiba-tiba ada partai politik lain yang bergabung, setelah pengumuman KPU, dan jika Joko Widodo menerimanya, maka akan memicu fragmentasi di dalam tubuh koalisi Joko Widodo sendiri. Ini terjadi pada pemerintahan Yudhoyono bukan?
VOA: Dan Joko Widodo tidak mendapat apa-apa jika menerima kehadiran partai lain sekarang karena pemilu sudah selesai.
Levine: Benar, tetapi jangan lupa, Joko Widodo tetap memerlukan koalisi yang agak besar. Mungkin tidak sebesar koalisi di pemerintahan Yudhoyono yang merupakan gabungan 6 partai politik. Tapi Joko Widodo tetap perlu dukungan dari partai yang besar seperti Partai Demokrat yang besar dan 1-2 partai Islam yang lebih kecil.
VOA: Adakah tantangan lain yang harus diatasi Jokowi segera?
Levine: Ekonomi. Sekarang ada banyak persoalan ekonomi Indonesia karena ada account deficit terkait subsidi BBM. Jokowi sudah bilang bahwa dalam 100 hari pertama ia akan mengatasi persoalan itu. Saya rasa ia akan menaikkan harga BBM di Indonesia. Sementara untuk foreign affairs, saya rasa ia akan mengikuti kebijakan-kebijakan SBY. Apalagi Indonesia sudah jadi kekuatan ekonomi untuk ASEAN, dll. Saya rasa ini akan ditangani oleh Jusuf Kalla. Jokowi akan fokus di luar negeri.
VOA: Setelah pengumuman KPU, pasar menanggapinya sangat positif. Akankah ini menjadi sinyal “persetujuan” pasar pada presiden baru?
Levine: Iya. Ini sudah kelihatan setelah beberapa lembaga survei mengumumkan hasil quick count mereka tidak lama setelah pemilu tanggal 9 Juli, dan berlanjut setelah penetapan KPU 22 Juli. Tapi pertanyaannya adalah sampai berapa lama hal ini akan terjadi? Para investor ingin berita positif ini berlanjut karena mereka yakin ekonomi Indonesia sangat bagus, tapi persoalan yang melilitnya juga tidak kecil. Ada masalah defisit anggaran, kebijakan ekspor mineral yang belum jelas, dll. Menurut saya tanggapan positif pasar ini tidak berlangsung lama jika tidak direspon segera oleh pemerintah Yudhoyono dan dilanjutkan kelak oleh Jokowi. Koreksi positif di pasar bursa maupun nilai tukar dolar mungkin akan kembali terjadi pelantikan Joko Widodo Oktober nanti, tapi jika tidak disusul kebijakan yang meyakinkan pasar, saya yakin pasar akan kembali melemah dan bukan tidak mungkin, sulit mengembalikan kepercayaan supaya pasar menguat lagi.
VOA: Apa kebijakan yang Anda nilai akan paling dicermati pasar?
Levine: Ada beberapa, salah satu di antaranya yang penting adalah kebijakan subsidi BBM. Bagaimana Joko Widodo mengatasi hal itu karena ini salah satu sumber defisit anggaran setiap tahun. Hampir 20% anggaran habis untuk subsidi BBM. Apa langkah dia mengatasi ini? Bagaimana menghadapi gejolak jika subsidi BBM dicabut? Setelah itu mungkin baru kita mencermati kebijakan pembangunan infrastruktur. Apalagi karena sekarang Indonesia ketinggalan dengan negara-negara di dekatnya seperti Filipina dan Vietnam. Jika Indonesia tidak segera bangkit, jangan heran jika akan tertinggal semakin jauh dari mereka.
