Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih dalam acara memperingati Hari Kesehatan Sedunia yang jatuh pada tanggal 7 April, menyatakan sekitar 92 persen masyarakat di Indonesia tidak menggunakan antibiotika secara tepat.
Menurut Menkes, masyarakat Indonesia sering sekali membeli dan mengkonsumsi antibiotika tanpa resep dari dokter atau menggunakan resep lama untuk membeli obat bagi penyakit lain yang diderita.
Rendahnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan antibiotika secara tidak rasional akan berdampak buruk di masa yang akan datang. Apalagi, menurut Menkes, pemakaian antibiotika yang tidak berdasarkan petunjuk dokter mengurangi efektivitas obat tersebut sehingga kemampuan membunuh bakteri berkurang ataupun resisten.
Selain itu, resistensi antimikroba juga dapat memberikan dampak negatif yang bertingkat terhadap upaya penanggulangan penyakit menular seperti tuberculosis. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan akan melakukan berbagai upaya agar antibiotika dapat digunakan secara tepat, antara lain dengan mengharuskan apotek melakukan verifikasi resep dan catatan penjualan. "Salah satu lagi yang diupayakan masyarakatnya sendiri, kita coba untuk menyadarkan," tambah Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan lebih dari 50 persen negara di dunia tidak menerapkan kebijakan dasar untuk mempromosikan penggunaan obat secara rasional. Perwakilan WHO untuk Indonesia, Khancit Limpakarnja Narat, menyatakan WHO mendorong penguatan komitmen global untuk menjaga agar antibiotika tetap dapat digunakan bagi generasi mendatang. "Jika obat kehilangan efektivitasnya, kita tidak memiliki cukup senjata untuk mengobati penyakit," ujar Narat.
Sementara itu, penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada di lima provinsi yaitu Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur menyebutkan sekitar 87 persen masyarakat yang menderita diare dan 94 persen penderita saluran pernafasan akut mendapatkan antibiotika yang sebenarnya tidak perlu.
"Mereka sebetulnya tidak membutuhkan (antibiotika), tapi mendapatkannya baik itu yang di Puskesmas, di praktek dokter biasa, maupun dari dokter yang praktek di klinik. Ketidaktepatan penggunaan antibiotika hampir sama antara dokter umum, spesialis, maupun puskesamas," ujar Profesor Iwan Dwiprahasto dari Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada.
Menteri Kesehatan menegaskan pihaknya akan memberikan sanksi mulai dari teguran sampai pencabutan izin praktek kepada dokter yang tidak tepat dalam memberikan antibiotika.
