Presiden Israel Reuven Rivlin Rabu pekan lalu (18/1) menerima tujuh orang Muslim Indonesia, termasuk Profesor Istibsyaroh, ketua Komisi Perempuan, Remaja, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat. Dalam foto yang dilansir situs Kementerian Luar Negeri Israel, Profesor Istibsyaroh, berjilbab kuning, duduk berdampingan dengan Rivlin.
Ketua MUI Bidang Luar Negeri Kiai Muhyidin Junaidi mengatakan lembaganya benar-benar marah mengetahui kabar itu. Dia memastikan MUI tidak mengetahui rencana Istibsyaroh ikut dalam rombongan yang berkunjung ke Israel. Lawatan ini diatur dan dibiayai oleh AIJAC, lembaga lobi Yahudi di Australia.
Muhyidin mengecam keikutsertaan Istibsyaroh dalam kunjungan ke Israel itu, apalagi menurutnya situasi di Palestina sejak Oktober 2015 sedang memanas. Ketegangan kian meningkat setelah tersiar kabar bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana memindahkan Kedutaan Besar Amerika di Israel dari kota Tel Aviv ke Yerusalem.
Sesuai amanat konstitusi, lanjutnya, Indonesia tidak mengakui negara Israel dan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara itu. Indonesia secara terang-terangan mendukung perjuangan Palestina untuk mencapai kemerdekaannya, katanya. Untuk itu Indonesia mendukung gagasan solusi dua negara guna mendorong penyelesaian konflik di kawasan tersebut.
"Kunjungan tersebut mencederai perasaan umat Islam dan bangsa Indonesia karena kita sampai sejauh ini masih menolak untuk melakukan hubungan diplomati dengan Israel, dengan alasan negara tersebut belum mengakui kemerdekaan bangsa Palestina," ujarnya.
Ditambahkan Muhyidin, lawatan itu akan merusak hubungan bilateral Indonesia dengan sejumlah negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI), meskipun ada beberapa negara OKI yang kini sudah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.
Untuk menghindari polemik berkepanjangan, Muhyidin mengatakan MUI akan meminta Istibsyaroh untuk mengundurkan diri.
"Alternatif terbaik adalah meminta kepada yang bersangkutan untuk memberi pertanggung jawabannya dengan cara mengundurkan diri karena minta maaf saja tidak cukup. Jadi MUI akan tegas. Siapa pun pimpinan MUI yang melakukan pelanggaran seperti itu," ujarnya.
Lawatan tokoh, cendekiawan, ilmuwan atau warga Indonesia ke Israel in bukan yang pertama. Hampir setiap tahun AIJAC mengirim undangan dan ajakan ke Israel. Tahun lalu, Israel mengundang lima wartawan Indonesia bertemu dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Biasanya selain mengadakan pertemuan dengan pejabat Israel, rombongan akan diajak mengenali budaya, kesenian, makanan dan bahkan tinggal bersama warga Israel.
Aktivis Jaringan Islam Liberal (JIL) Mohamad Guntur Romli mengakui kunjungan seorang pejabat MUI ke Israel memang kontroversial, tetapi jika lawatan itu merupakan bagian dari dialog antar agama dan budaya, maka sah-sah saja.
Guntur mengatakan kunjungan para tokoh Islam ke Israel ini berbeda dengan lawatan mantan presiden Abdurrahman "Gus Dur" Wahid. Ketika Gus Dur ke sana, pemerintahan yang berkuasa di Israel adalah yang pro-dialog, sementara rezim berkuasa sekarang yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu adalah garis keras. Jadi perlu ada kesadaran politik dari tokoh-tokoh Indonesia yang ingin berkunjungke Israel, ujar Guntur.
"Tentu saja kunjungan tokoh-tokoh Indonesia ke sana itu akan dipakai atau dimanfaatkan untuk pencitraan oleh pemerintah Israel," ujarnya.
"Dan mereka memang jago soal itu. Maka dari itu, sebenarnya tokoh-tokoh kita jangan lugu-lugu amat dalam konteks politik seperti saat ini."
Guntur menekankan tokoh-tokoh Islam yang diundang ke Israel harus bersikap kritis agar lawatan mereka ke sana tidak disalahartikan atau dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
