Para pengamat mengatakan, langkah-langkah Presiden Lebanon Michel Aoun untuk memperkuat posisinya, hanya akan meningkatkan ketegangan politik dan ekonomi di tengah-tengah tuntutan rakyat untuk menyingkirkan elit yang berkuasa dan mengatasi korupsi serta menanggapi kurangnya layanan publik yang kini menjadi ciri negara kecil di Laut Tengah itu, yang dulu pernah disebut sebagai "Swiss di Timur Tengah" itu.
Pengamat politik Mohanad Hage Ali dari Carnegie Middle East Center di Beirut mengatakan kepada VOA, ia dan pengamat lain melihat demonstrasi hari Minggu oleh para pendukung Presiden Michel Aoun sebagai cara untuk melawan tuntutan pemrotes yang menghendaki perubahan nyata di Lebanon.
"Dia bergerak dari posisi yang rawan ke upaya memperkuat posisinya di dalam sistem politik. Itu adalah cara untuk melawan gerakan populer," ulasnya.
Hage Ali mengatakan, rakyat jelata Lebanon tidak suka dengan menantu presiden dan Menteri Luar Negeri Lebanon, Gebran Bassil yang menggunakan posisi dan kendalinya untuk menguntungkan diri sendiri. Dia mengatakan, rakyat Lebanon takut kalau Aoun dan Menlu Bassil akan memperburuk situasi yang sudah bergejolak itu dengan menunjuk kembali Perdana Menteri Saad Hariri yang sudah mundur karena tuntutan rakyat.
"Seluruh kepresidenan ini telah dicemari oleh sikap tidak peka. Menantu laki-laki itu hidup di dunianya sendiri. Ia mengoperasikan kepresidenan. Dia adalah lambang dari pemerintahan yang tidak mencerminkan kehendak rakyat," tambah Ali.
Pemimpin kelompok Druze yang kuat, Walid Jumblatt mengecam Presiden Aoun karena mengijinkan pemerintah tetap dalam kapasitas sebagai caretaker sampai kabinet baru terbentuk dan hal itu melanggar Konstitusi. Dia mengatakan "setelah gerakan rakyat menjatuhkan sebagian besar, malahan hampir seluruh elit politik, Aoun melanggar Konstitusi demi meraih kekuasaan sebagai diktator dan mengaktifkan sebuah gerakan politik yang tidak berguna."
Sementara itu pengamat Carnegie lainnya mengatakan, Lebanon mempunyai tingkat utang tertinggi ketiga di dunia, setara dengan 150 persen dari Pendapatan Domestik Bruto atau PDB-nya. Lebanon berada pada resesi yang dalam, dan senjang pendapatan semakin besar, layanan publik tidak jalan dan prasarana hancur.
Para pengamat mengatakan, sistem politik yang telah mendominasi Libanon sejak perjanjian yang mengakhiri perang saudara 1975-1990 telah menyebabkan korupsi selama puluhan tahun dan salah urus ekonomi yang mengakibatkan krisis keuangan yang parah. (ps/jm)
