Menteri Luar Negeri Kuba menolak kebijakan baru Presiden Donald Trump terhadap Kuba, dengan mengatakan hari Senin (19/6), “Kami tidak mau berunding dibawah tekanan atau ancaman” dan menolak mengembalikan para pelarian Amerika yang telah mendapat suaka di Kuba.
Dalam tanggapan keras terhadap kebijakan yang diumumkan Presiden Trump hari Jumat, Menteri Luar Negeri Bruno Rodriguez mengatakan dari Wina bahwa restriksi-restriksi yang diberlakukan Trump dalam transaksi dengan militer Kuba tidak akan mencapai tujuannya untuk melemahkan pemerintah Kuba. Ia mengatakan, hal itu justru akan menimbulkan rasa persatuan mendukung kepemimpinan komunis Kuba.
Rodriguez menyebut pelarian-pelarian seperti Joanne Chesimard, seorang militan kulit hitam yang dinyatakan bersalah atas dakwaan membunuh seorang polisi jalan raya negara bagian New Jersey, sebagai pelarian politik yang telah menerima suaka dari pemerintah Kuba dan tidak akan dipulangkan ke Amerika karena tidak ada landasan moral maupun hukum untuk meminta pemulangan mereka.
Dikelilingi warga Kuba yang tinggal di pengasingan di Amerika dan para pembangkang Kuba, Trump mengumumkan dari sebuah gedung teater di Miami bahwa Amerika akan memberlakukan pembatasan-pembatasan baru terhadap warga Amerika yang melawat ke Kuba dan melarang pembayaran apapun kepada konglomerat yang terkait dengan militer Kuba yang menguasai sebagian besar industri wisata negara itu. Trump juga menyatakan bahwa “pelindungan penjahat dan pelarian akan berakhir. Tidak ada pilihan. Itu harus berakhir.”
Ia mengatakan Amerika akan mempertimbangkan kemungkinan pencabutan pembatasan itu dan pembatasan-pembatasan lain setelah Kuba memulangkan para pelarian dan melakukan serangkaian perubahan internal seperti membebaskan para tahanan politik, memberikan kebebasan berhimpun dan menyelenggarakan pemilu yang bebas.
“Jika Kuba siap untuk mengambil langkah-langkah konkrit menuju sasaran-sasaran ini, Amerika akan siap, bersedia, dan mau datang ke meja perundingan untuk membahas kesepakatan-kesepakatan yang lebih baik untuk Kuba, dan untuk Amerika,” kata Trump.
Tanggapan Rodriguez hari Senin itu merupakan pertanda jelas bahwa tidak akan ada perundingan tingkat tinggi selama Presiden Trump memegang jabatan. Meskipun pertemuan tingkat kerja mengenai topik seperti SAR telah berlangsung sejak Trump memegang jabatan, belum pernah terjadi pertemuan antara menteri luar negeri kedua negara. Ini bertolak belakang dengan tahun terakhir masa jabatan Presiden Obama, dimana para diplomat kedua negara bertemu secara teratur untuk membahas topik seperti kerjasama penegakan hukum dan kompensasi untuk warga Amerika yang hartanya dirampas dalam revolusi Kuba tahun 1958.
“Kuba tidak akan melakukan kompromi yang merugikan kedaulatannya,” kata Menteri Rodriguez. “Kami tidak pernah melakukannya dalam sejarah revolusi.” [ds]
