Korea Utara telah meningkatkan retorika panas yang mengecam sanksi terbaru AS yang menarget tiga warga Korea Utara atas pelanggaran HAM. Kementerian luar negeri Korea Utara menyatakan terkejut dan gusar serta menuduh AS " berusaha keras membalikkan hubungan ke status tahun lalu yang ditandai dengan saling menyerang."
Ia memperingatkan lebih lanjut, bahwa sanksi-sanksi AS itu akan 'menghalangi jalan menuju denuklirisasi di Semenanjung Korea selamanya.'
Pekan lalu Amerika mengumumkan, tiga pejabat Korea Utara, termasuk seorang pembantu dekat pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, dikenai sanksi atas pelanggaran HAM dan penyensoran. Sanksi-sanksi itu berupa pembekuan aset dalam yurisdiksi AS dan larangan bagi warga Amerika untuk mengadakan transaksi dengan orang-orang itu. Direktur studi pertahanan pada Pusat Kepentingan Nasional, Harry Kazianis mengatakan, prospek pertemuan puncak antara AS - Korea Utara untuk sementara ini tampaknya tidak pasti.
Kantor berita Korea Selatan Yonhap melaporkan, wakil khusus AS untuk urusan Korea Utara, Stephen Biegun akan mengunjungi Seoul pekan ini untuk mencari cara-cara menyelamatkan proses denuklirisasi. Tidak ada pembicaraan bermakna yang terjadi sejak Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengunjungi Pyongyang 7 Oktober lalu.
Pertemuan antara Pompeo dan mitra Korea Utaranya, Kim Yong-chol di New York tanggal 8 November lalu ditunda. Dalam pembicaraan di Seoul itu, Biegun dan pejabat Korea Selatan juga akan membahas pelonggaran sanksi-sanksi bagi proyek-proyek kerjasama ekonomi antar-Korea, termasuk hubungan kereta api dan jalan raya. (ps)
