Kementerian Pertanahan, Perikanan dan Kelautan Korea Selatan memberi tahu anggota parlemen hari Selasa, mereka sedang mempelajari apakah negara itu harus terlibat dalam apa yang disebut "penangkapan ikan paus untuk penelitian ilmiah."
Kementerian itu mengatakan akan segera membentuk gugus tugas yang beranggotakan para ahli, termasuk para pecinta lingkungan, untuk membahas masalah tersebut. Sumber-sumber mengatakan kontroversi itu telah memecah pemerintah dan kelompok oposisi memperingatkan negara itu bisa menghadapi dampak diplomatik yang keras. Amerika, Perancis, Australia dan Selandia Baru, telah mengecam rencana awal penangkapan ikan paus oleh Korea Selatan.
Pejabat bagian sumber daya alam di kementerian lingkungan hidup, mengatakan kepada VOA, bahwa kementerian itu menginginkan supaya pendapat internasional dipertimbangkan, tidak hanya keprihatinan-keprihatinan domestik.
Media melaporkan pekan lalu, mengutip pejabat yang tidak disebutkan namanya, bahwa perdana menteri telah memutuskan untuk menghapuskan rencana penangkapan ikan paus itu. Namun seorang pejabat kementerian lingkungan mengatakan laporan itu tidak benar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Han Hye-jin mengatakan masalah tersebut masih dalam pertimbangan.
Ia mengatakan pemerintah pada garis besarnya akan mempertimbangkan masalah itu dengan hati-hati dengan mendengarkan pendapat pihak-pihak yang bersangkutan, termasuk negara-negara anggota Komisi Penangkapan Ikan Paus Internasional (International Whaling Commission atau IWC).
IWC pada tahun 1986 melarang penangkapan ikan paus komersial di tengah kekhawatiran bahwa beberapa spesies ikan paus terancam punah.
Han Jeong-hee, juru kampanye kelompok lingkungan hidup, Greenpeace, menyesalkan adanya kekuatan-kekuatan dalam pemerintah yang mendukung -penangkapan ikan paus.
"Tiba-tiba pemerintah telah membentuk gugus tugas dan kembali pada keputusan penangkapan ikan paus untuk penelitian. Ini sangat mengecewakan. Kami berharap pemerintah mengubah pikiran dan melakukan penelitian tanpa harus membunuh ikan paus,” ungkap Han Jeong-hee.
Ketua partai oposisi utama Korea Selatan, Partai Persatuan Demokrat, Lee Hae-chan, mengatakan tidak diragukan bahwa sebagian warga masyarakat pesisir mendukung kembalinya penangkapan ikan paus untuk penelitian karena kemungkinan adanya manfaat komersial yang diperoleh.
Lee mengatakan, meskipun Korea Selatan tidak lagi menghadapi masalah kemiskinan dan dengan demikian tidak perlu bergantung pada daging ikan paus sebagai sumber protein, jika ada kebutuhan yang sah untuk penelitian ilmiah maka penangkapan ikan paus yang terbatas mungkin dapat diterima.
Kementerian itu mengatakan akan segera membentuk gugus tugas yang beranggotakan para ahli, termasuk para pecinta lingkungan, untuk membahas masalah tersebut. Sumber-sumber mengatakan kontroversi itu telah memecah pemerintah dan kelompok oposisi memperingatkan negara itu bisa menghadapi dampak diplomatik yang keras. Amerika, Perancis, Australia dan Selandia Baru, telah mengecam rencana awal penangkapan ikan paus oleh Korea Selatan.
Pejabat bagian sumber daya alam di kementerian lingkungan hidup, mengatakan kepada VOA, bahwa kementerian itu menginginkan supaya pendapat internasional dipertimbangkan, tidak hanya keprihatinan-keprihatinan domestik.
Media melaporkan pekan lalu, mengutip pejabat yang tidak disebutkan namanya, bahwa perdana menteri telah memutuskan untuk menghapuskan rencana penangkapan ikan paus itu. Namun seorang pejabat kementerian lingkungan mengatakan laporan itu tidak benar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Han Hye-jin mengatakan masalah tersebut masih dalam pertimbangan.
Ia mengatakan pemerintah pada garis besarnya akan mempertimbangkan masalah itu dengan hati-hati dengan mendengarkan pendapat pihak-pihak yang bersangkutan, termasuk negara-negara anggota Komisi Penangkapan Ikan Paus Internasional (International Whaling Commission atau IWC).
IWC pada tahun 1986 melarang penangkapan ikan paus komersial di tengah kekhawatiran bahwa beberapa spesies ikan paus terancam punah.
Han Jeong-hee, juru kampanye kelompok lingkungan hidup, Greenpeace, menyesalkan adanya kekuatan-kekuatan dalam pemerintah yang mendukung -penangkapan ikan paus.
"Tiba-tiba pemerintah telah membentuk gugus tugas dan kembali pada keputusan penangkapan ikan paus untuk penelitian. Ini sangat mengecewakan. Kami berharap pemerintah mengubah pikiran dan melakukan penelitian tanpa harus membunuh ikan paus,” ungkap Han Jeong-hee.
Ketua partai oposisi utama Korea Selatan, Partai Persatuan Demokrat, Lee Hae-chan, mengatakan tidak diragukan bahwa sebagian warga masyarakat pesisir mendukung kembalinya penangkapan ikan paus untuk penelitian karena kemungkinan adanya manfaat komersial yang diperoleh.
Lee mengatakan, meskipun Korea Selatan tidak lagi menghadapi masalah kemiskinan dan dengan demikian tidak perlu bergantung pada daging ikan paus sebagai sumber protein, jika ada kebutuhan yang sah untuk penelitian ilmiah maka penangkapan ikan paus yang terbatas mungkin dapat diterima.
