Pembicaraan ini bukan berarti kedua negara yang bertetangga itu berupaya mengatasi perbedaan yang telah berlangsung lama, tetapi merupakan pengakuan bahwa mereka perlu bekerja sama untuk mencegah meningkatnya ancaman dari Korea Utara.
Pertemuan antara para pejabat senior kementerian luar negeri dan kementerian pertahanan itu akan menjadi dialog keamanan tingkat tinggi pertama antara Jepang dan Korea Selatan dalam lebih dari lima tahun.
Baek Seung-joo, Wakil Menteri Pertahanan Nasional Korea Selatan mengatakan pembicaraan yang diadakan di Seoul itu terutama akan dipusatkan pada usaha meningkatkan kerjasama informasi intelijen untuk menilai dan mengekang semakin banyaknya uji coba rudal Korea Utara dan pengembangan program senjata nuklirnya.
Dia mengatakan Korea Selatan dan Jepang pada dasarnya memiliki dan mempertahankan nilai-nilai politik dan kepentingan nasional yang sama. Terkait keamanan di Asia Timur Laut, dia mengatakan yang mengancam keamanan dan stabilitas Asia Timur Laut adalah pembangunan nuklir Korea Utara dan kebijakan militernya yang menantang dan berbahaya.
Tetapi pertemuan keamanan bilateral ini dan pertemuan trilateral baru-baru ini yang melibatkan para menteri luar negeri Korea Selatan, China dan Jepang bukan berarti Seoul dan Tokyo akan segera menyelesaikan perbedaan mereka.
Hubungan antara kedua sekutu utama AS semakin tegang terkait isu kedaulatan dan sejarah.
Kedua negara itu sama-sama mengklaim sekelompok pulau yang sama, yang bernama Dokdo dalam bahasa Korea dan Takeshima dalam bahasa Jepang, yang kini dikuasai Korea Selatan.
Pekan lalu, kabar bahwa buku-buku pelajaran baru Jepang menyebut pulau-pulau itu sebagai milik Jepang tanpa menjelaskan adanya sengketa wilayah yang lebih luas, memicu kemarahan baru di Seoul.
Tetapi sentimen anti-Jepang yang sebenarnya di Seoul adalah mengenai apa yang dianggap banyak warga Korea sebagai upaya Perdana Menteri Shinzo Abe dan sekutu-sekutunya untuk meremehkan kekejaman yang dilakukan semasa kekuasaan kolonial Jepang atas semenanjung Korea sejak tahun 1910 sampai akhir Perang Dunia II tahun 1945. Protes terus menerus oleh para korban dan pendukung sekitar 200.000 perempuan di Asia yang dipaksa bekerja sebagai budak seks bagi tentara Jepang semasa perang telah semakin meningkatkan kemarahan nasional.
Kunjungan kontroversial Abe ke sebuah kuil Perang Dunia II, di mana terdapat makam para penjahat perang, dan komentar para nasionalis Jepang yang mengklaim bahwa para perempuan penghibur itu bekerja secara sukarela sebagai pelacur, hanya membuat masalah semakin buruk.
Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida mengatakan pemerintahnya ingin mengatasi perbedaan dengan Korea Selatan melalui dialog.
Dia mengatakan mereka mempertimbangkan Korea Utara Selatan sebagai negara tetangga yang paling penting bagi Jepang, dan berharap untuk membangun hubungan bilateral berorientasi masa depan di segala tingkatan dengan berupaya perlahan-lahan membangun hubungan semacam itu.
Presiden Korea Selatan Park Geun-hye telah menolak untuk bertemu langsung dengan Perdana Menteri Abe sampai Abe mengeluarkan pernyataan maaf dan membayar ganti rugi kepada para korban.
Wakil Menteri Pertahanan Nasional Korea Selatan mengatakan dia bertemu secara rutin dengan mitranya dari Jepang hanya untuk membahas ancaman Korea Utara. Dia mengatakan hubungan bilateral tidak akan membaik sampai Jepang membuat perubahan.
Dia mengatakan apabila pemerintah Jepang menunjukkan sikap dan pemahaman yang benar, negara-negara tetangga mungkin bisa pulih dari trauma ini, dan pada akhirnya ini akan membantu pemerintah, rakyat dan masa depan Jepang.
Diperkirakan Perdana Menteri Abe akan mengangkat isu-isu ini sewaktu mengunjungi Washington dan berpidato dalam sidang gabungan Kongres AS akhir bulan ini.
