Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menghapus pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang penodaan agama. Jika pasal ini dipertahankan maka ditengarai akan ada banyak orang dipidana dengan tuduhan melakukan penodaan agama.