DENPASAR —
Duta Besar Indonesia untuk Argentina, Nurmala Kartini Sjahrir mengatakan, sudah saatnya konsep dan nilai-nilai toleransi diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan untuk mewujudkan perdamaian, karena dunia saat ini dihadapkan pada masalah terorisme, perang dan kebencian.
Berbicara di sela-sela Kongres Pendidikan Dunia di Sanur, Bali pada Senin pagi (23/9), Kartini mengatakan pendidikan harus mengedepankan pemahaman akan pentingnya hidup damai dalam keberagaman budaya.
Selain itu, ujarnya, pentingnya nilai-nilai demokrasi juga harus lebih ditanamkan pada siswa didik karena pendidikan bukan hanya untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang cerdas, tetapi juga manusia yang mampu menghargai perbedaan dalam keberagaman.
“Pendidikan haruslah mengarah bukan saja untuk menciptakan manusia-manusia yang pandai tetapi juga manusia-manusia yang sangat menghargai kedamaian. Jadi kita berusaha pendidikan ini nanti haruslah menciptakan manusia-manusia yang punya integritas, punya wawasan yang luas dan harus menghargai kemajemukan,” ujarnya.
Rektor Universitas Udayana Bali, Ketut Suastika mendorong adanya reformasi kurikulum pendidikan agar pendidikan benar-benar mengadopsi nilai-nilai toleransi sehingga peserta didik tidak berpikiran sempit.
“Kurikulumnya juga harus direformasi. Kurikulum itu menyangkut adanya profesionalisme. Profesionalisme itu menyangkut masalah cross culture, bagaimana tentang perbedaan itu diajarkan dalam kurikulum. Mudah-mudahan dengan pendidikan semacam ini orang banyak berubah pikiran tidak berprilaku dalam arti sempit,” ujarnya.
Sementara itu, Presiden Perhimpunan Lembaga-Lembaga Pendidikan Swasta Dunia, Edgardo De Vincenzi mengatakan, motto pendidikan untuk perdamaian sudah saatnya dikembangkan dan dapat dimulai dari sekolah, keluarga dan masyarakat.
“Saat ini, risiko dalam pendidikan meningkat, tidak hanya karena krisis keuangan tetapi juga karena kekerasan, agresi dan pelanggaran hukum. Tidak terhitung tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pendidikan oleh orang tua, pendidik, dan pemerintah dalam rangka meningkatkan persentase pertumbuhan inklusi sosial,” ujarnya.
Kongres Pendidikan Dunia yang berlangsung selama dua hari mulai Senin diikuti oleh delegasi dari 17 negara, termasuk Amerika Serikat, India, Argentina, Chili, Spanyol dan Indonesia. Beberapa masalah yang dibahas dalam kongres tersebut diantaranya pendidikan dan toleransi, pendidikan dan keberagaman budaya, serta pemberdayaan perempuan dalam pendidikan.
Berbicara di sela-sela Kongres Pendidikan Dunia di Sanur, Bali pada Senin pagi (23/9), Kartini mengatakan pendidikan harus mengedepankan pemahaman akan pentingnya hidup damai dalam keberagaman budaya.
Selain itu, ujarnya, pentingnya nilai-nilai demokrasi juga harus lebih ditanamkan pada siswa didik karena pendidikan bukan hanya untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang cerdas, tetapi juga manusia yang mampu menghargai perbedaan dalam keberagaman.
“Pendidikan haruslah mengarah bukan saja untuk menciptakan manusia-manusia yang pandai tetapi juga manusia-manusia yang sangat menghargai kedamaian. Jadi kita berusaha pendidikan ini nanti haruslah menciptakan manusia-manusia yang punya integritas, punya wawasan yang luas dan harus menghargai kemajemukan,” ujarnya.
Rektor Universitas Udayana Bali, Ketut Suastika mendorong adanya reformasi kurikulum pendidikan agar pendidikan benar-benar mengadopsi nilai-nilai toleransi sehingga peserta didik tidak berpikiran sempit.
“Kurikulumnya juga harus direformasi. Kurikulum itu menyangkut adanya profesionalisme. Profesionalisme itu menyangkut masalah cross culture, bagaimana tentang perbedaan itu diajarkan dalam kurikulum. Mudah-mudahan dengan pendidikan semacam ini orang banyak berubah pikiran tidak berprilaku dalam arti sempit,” ujarnya.
Sementara itu, Presiden Perhimpunan Lembaga-Lembaga Pendidikan Swasta Dunia, Edgardo De Vincenzi mengatakan, motto pendidikan untuk perdamaian sudah saatnya dikembangkan dan dapat dimulai dari sekolah, keluarga dan masyarakat.
“Saat ini, risiko dalam pendidikan meningkat, tidak hanya karena krisis keuangan tetapi juga karena kekerasan, agresi dan pelanggaran hukum. Tidak terhitung tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pendidikan oleh orang tua, pendidik, dan pemerintah dalam rangka meningkatkan persentase pertumbuhan inklusi sosial,” ujarnya.
Kongres Pendidikan Dunia yang berlangsung selama dua hari mulai Senin diikuti oleh delegasi dari 17 negara, termasuk Amerika Serikat, India, Argentina, Chili, Spanyol dan Indonesia. Beberapa masalah yang dibahas dalam kongres tersebut diantaranya pendidikan dan toleransi, pendidikan dan keberagaman budaya, serta pemberdayaan perempuan dalam pendidikan.
