Sembilan menit dan dua puluh sembilan detik, jangka waktu leher George Floyd ditindih dengan lutut sampai dia meninggal dalam tahanan polisi, dan peristiwa itu telah memobilisasi jutaan pengunjuk rasa di seluruh dunia.
Tetapi terlepas dari tenggat yang diberikan oleh Presiden Joe Biden, Kongres Amerika masih berjuang untuk mengesahkan undang-undang reformasi kepolisian yang dijuluki sebagai George Floyd Justice in Policing Act of 2021 untuk menghormatinya tepat satu tahun setelah kematiannya.
Karen Bass adalah anggota Kongres dari partai Demokrat. “Yang penting adalah ketika hal itu sampai ke meja Presiden Biden, itu adalah undang-undang yang substantif, dan itu jauh lebih penting daripada target tanggal tertentu. Kami akan terus bekerja sampai kami menyelesaikan pekerjaan ini.”
Pasal utama yang mengganjal dalam negosiasi itu adalah konsep imunitas yang memenuhi syarat untuk melindungi aparat penegak hukum dari tuntutan atas kesalahan mereka.
Jen Psaki, juru bicara Gedung Putih memberikan keterangan mengenai negosiasi yang alot itu. “Kami telah terlibat secara intensif dengan para negosiator dan berbagai pihak di Gedung Kongres. Kami juga menghormati ruang yang dibutuhkan oleh para perunding untuk berdiskusi tentang di mana mereka dapat menemukan kesamaan.”
Anggota Kongres gagal mencapai kesepakatan musim panas lalu tentang masalah yang sama di tengah-tengah memuncaknya protes atas kematian Floyd. Keluarganya memperingati setahun kematian Floyd dengan Biden di tengah-tengah berbagai laporan bahwa Gedung Putih sedang mengupayakan persetujuan tentang rancangan undang-undang itu dari serikat polisi.
Benjamin Crump adalah pengacara keluarga Floyd. “Kami kira bahwa itu (RUU Reformasi Kepolisian) tidak harus menjadi penyebab satu (pihak) melawan yang lain. Seharusnya kita semua menginginkan kepolisian yang lebih baik. Kita semua menginginkan kepolisian yang adil, yang memberikan kesempatan kepada George Floyd untuk menarik napas tanpa (polisi) harus berlutut di lehernya.”
Keluarga Floyd juga berada di Capitol Hill hari Rabu (26/5) ini untuk bertemu dengan para negosiator utama undang-undang itu, yakni Senator Demokrat Cory Booker dan Senator Republik Tim Scott.
Berbicara kepada para wartawan, Senator Republik Tim Scott dari negara bagian South Carolina menyatakan pendapatnya. “Saya pikir saya hanya boleh berbicara tentang apa yang saya yakini sepenuhnya, dan saya yakin kami membuat kemajuan.”
Jika disahkan menjadi undang-undang, RUU itu juga dapat mencakup pembuatan bank data secara nasional yang mencatat berbagai pelanggaran polisi dan larangan penggunaan chokehold (cengkeraman erat di leher seseorang untuk menaklukkannya) dan larangan no-knock warrant, yakni surat perintah oleh hakim yang mengizinkan penegak hukum memasuki properti terduga tanpa pemberitahuan sebelumnya, seperti dengan mengetuk pintu atau membunyikan bel. [lt/jm]
