Menteri Luar Negeri Bangladesh memberitahu Komisioner Tinggi PBB urusan HAM Michelle Bachelet bahwa tidak ada kasus penghilangan paksa atau pembunuhan di luar proses hukum di negara itu. PBB menulis dalam sebuah cuitan bahwa Bachelet dijadwalkan mengeluarkan pernyataan hari Rabu seusai kunjungannya.
Bachelet tiba di Bangladesh hari Minggu dalam kunjungan lima hari untuk membahas serangkaian isu HAM dengan pemerintah, masyarakat sipil dan lainnya.
Setelah para menteri senior bertemu dengan Bachelet pada hari Minggu, Menteri AK Abdul Momen dalam keterangan persnya mengatakan Bachelet telah diberitahu bahwa selama rezim PM Sheikh Hasina, tidak seorang pun menjadi korban penghilangan paksa atau pembunuhan di luar proses hukum di sana.
Para aktivis HAM dan keluarga para korban mengatakan klaim pemerintah mengenai kedua hal itu sama sekali tidak benar.
“Ada bukti yang dapat diterima secara hukum mengenai ratusan kasus semacam itu di Bangladesh,” kata Mohammad Ashrafuzzaman, petugas penghubung Asian Legal Resource Center yang berbasis di Hong Kong kepada VOA.
“Apa yang dikatakan para menteri kepada pimpinan HAM PBB mengenai masalah pelanggaran HAM serius ini benar-benar bohong,” kata Ashrafuzzaman.
Pada dekade lalu, beberapa laporan dari berbagai organisasi HAM global menuduh bahwa polisi, tentara, pasukan paramiliter elite Batalion Aksi Cepat (RAB) dan badan-badan keamanan lainnya di Bangladesh terlibat dalam pembunuhan di luar proses hukum dan penghilangan paksa.
Menurut Asian Human Rights Commission yang berbasis di Hong Kong, antara 2009 dan Juni 2022, sedikitnya 2.658 orang tewas dalam pembunuhan semacam itu dan sedikitnya 619 orang menjadi korban penghilangan paksa.
Pada Desember 2021, AS memberlakukan sanksi terkait terhadap RAB dan enam pejabat maupun mantan pejabatnya, dengan alasan mereka bertanggung jawab atas ratusan penghilangan paksa dan pembunuhan.
Momen juga menjelaskan bahwa para menteri memberitahu Bachelet bahwa tidak ada kasus pembunuhan di luar proses hukum di negara itu dalam 13 tahun terakhir. Hasina telah menjadi perdana menteri Bangladesh selama tiga periode, setelah menang dalam pemilihan nasional pada 2008. [uh/ab]
Forum