Komisi Pembangunan Perdamaian PBB atau PBC aktif beroperasi di enam negara Afrika, yaitu Burundi, Republik Afrika Tengah, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, dan Sierra Leone.
Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, berbicara pada pertemuan Dewan Keamanan mengenai komisi itu, mengakui bahwa dua tahun lalu, ada beragam kajian mengenai susunan komisi itu. Tetapi sekarang, katanya, ada tanda-tanda perubahan dalam komisi itu. Ia menyebutkan upaya-upaya di Liberia dalam bidang reformasi keamanan dan peradilan, langkah-langkah di Sierra Leone untuk memperkokoh demokrasi, dan peran PBC di Guinea.
"Di Guinea, setelah lebih dari 50 tahun didominasi militer, negara itu bergerak ke arah demokrasi. Kami mendukung langkah yang sangat penting dalam melaksanakan sensus militer dan menyediakan program pensiun bagi 4.000 personil militer,” ujar Ban.
Ban mengimbau diambilnya beberapa langkah untuk meningkatkan upaya komisi itu, termasuk perhatian pada pembangunan perdamaian jangka panjang. Ia mengatakan, dukungan bagi negara-negara yang mengalami transisi merupakan prioritas utama dan kesempatan yang jarang ada bagi PBB.
Para pembicara lainnya juga menekankan potensi Komisi Pembangunan Perdamaian yang belum terpenuhi.
Ketua Komisi, Duta Besar Abulkalam Abdul Momen dari Bangladesh, mengatakan, “Sulit membayangkan bagaiman masyarakat internasional dan PBB akan bisa memanfaatkan potensi ini dalam ketiadaan komitmen politik dari negara-negara anggota dan sistem PBB secara keseluruhan, agar upaya PBC berhasil. PBB dan mitra-mitra lain harus memandang PBC sebagai sebuah kesempatan dan sumber dukungan, bukan sebagai pesaing atau lapisan tambahan birokrasi.”
Duta Besar Amerika Susan Rice mengatakan di depan Dewan Keamanan PBB bahwa Komisi Pembangunan Perdamaian memainkan peran penting.
“Mandat dewan ini untuk memajukan perdamaian dan keamanan menuntut kita berupaya bukan hanya mengakhiri konflik, tetapi juga mencegah terulangnya konflik,” tandasnya.
Komisi Pembangunan Perdamaian, kata Rice, punya potensi besar untuk membantu negara-negara yang baru keluar dari perang tetap berada dalam kondisi damai.
Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, berbicara pada pertemuan Dewan Keamanan mengenai komisi itu, mengakui bahwa dua tahun lalu, ada beragam kajian mengenai susunan komisi itu. Tetapi sekarang, katanya, ada tanda-tanda perubahan dalam komisi itu. Ia menyebutkan upaya-upaya di Liberia dalam bidang reformasi keamanan dan peradilan, langkah-langkah di Sierra Leone untuk memperkokoh demokrasi, dan peran PBC di Guinea.
"Di Guinea, setelah lebih dari 50 tahun didominasi militer, negara itu bergerak ke arah demokrasi. Kami mendukung langkah yang sangat penting dalam melaksanakan sensus militer dan menyediakan program pensiun bagi 4.000 personil militer,” ujar Ban.
Ban mengimbau diambilnya beberapa langkah untuk meningkatkan upaya komisi itu, termasuk perhatian pada pembangunan perdamaian jangka panjang. Ia mengatakan, dukungan bagi negara-negara yang mengalami transisi merupakan prioritas utama dan kesempatan yang jarang ada bagi PBB.
Para pembicara lainnya juga menekankan potensi Komisi Pembangunan Perdamaian yang belum terpenuhi.
Ketua Komisi, Duta Besar Abulkalam Abdul Momen dari Bangladesh, mengatakan, “Sulit membayangkan bagaiman masyarakat internasional dan PBB akan bisa memanfaatkan potensi ini dalam ketiadaan komitmen politik dari negara-negara anggota dan sistem PBB secara keseluruhan, agar upaya PBC berhasil. PBB dan mitra-mitra lain harus memandang PBC sebagai sebuah kesempatan dan sumber dukungan, bukan sebagai pesaing atau lapisan tambahan birokrasi.”
Duta Besar Amerika Susan Rice mengatakan di depan Dewan Keamanan PBB bahwa Komisi Pembangunan Perdamaian memainkan peran penting.
“Mandat dewan ini untuk memajukan perdamaian dan keamanan menuntut kita berupaya bukan hanya mengakhiri konflik, tetapi juga mencegah terulangnya konflik,” tandasnya.
Komisi Pembangunan Perdamaian, kata Rice, punya potensi besar untuk membantu negara-negara yang baru keluar dari perang tetap berada dalam kondisi damai.
