Komisi Intelijen DPR AS diperkirakan akan merilis secara terbuka laporan mengenai temuan-temuan dan rekomendasinya dalam penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump, Selasa ini (3/12).
Ketua Komisi Adam Schiff mengatakan kepada stasiun televisi MSNBC, Senin malam (2/12) bahwa panel sedang “memberi sentuhan akhir” mengenai laporan itu. Ia juga mengatakan komisi akan mengadakan voting pada Selasa malam (3/12) mengenai penyerahan laporan itu secara resmi kepada Komisi Kehakiman, yang para anggotanya akan memutuskan apakah akan menyusun pasal-pasal mengenai pemakzulan terhadap Trump.
Komisi Kehakiman dijadwalkan memulai sidang dengar keterangannya mengenai pemakzulan itu hari Rabu (4/12), dan akan melakukannya tanpa kehadiran pengacara Trump.
Presiden menyatakan ia tidak akan mengirim perwakilan “karena semuanya adalah hoaks.”
Trump juga mengkritik fraksi Demokrat karena mengadakan dengar keterangan pada waktu ia akan menghadiri KTT para pemimpin NATO di London.
“Baru saja mendarat di Inggris, menuju London untuk mengikuti pertemuan NATO besok,” cuit Trump Senin malam. “Sebelum mendarat saya membaca Laporan Fraksi Republik mengenai Kabar Bohong Pemakzulan. Bagus! Kaum Radikal Kiri tidak punya alasan. Bacalah transkripnya. Jangan pernah dibiarkan. Dapatkah kita ke Mahkamah Agung untuk menghentikannya?.”
Dengar keterangan hari Rabu akan berfokus pada latar belakang konstitusional terkait pemakzulan seorang presiden dengan empat cendekiawan hukum sebagai saksi. Komisi Kehakiman, Senin (2/12) mengumumkan daftar saksi yang terdiri dari para profesor hukum, Noah Feldman dari Harvard University, Pamela Karlan dari Stanford University, Michael Gerhardt dari University of North Carolina, dan Jonathan Turley dari George Washington University.
Trump juga menunjukkan pernyataan terbaru Presiden Ukraina Volodmyr Zelenskiy yang mengklaim bahwa ia tidak pernah berbicara dengan presiden AS “dari posisi quid pro quo.”
Zelenskiy juga mengatakan kepada wartawan dari empat majalah (Time, Le Monde, Der Spiegel dan Gazeta Wyborcza) bahwa pada waktu Ukraina berperang dengan Rusia, AS, mitra strategis Kiev, seharusnya tidak menghambat pemberian bantuan militer.
“Menurut saya ini soal keadilan. Ini bukan quid pro quo,” kata Zelenskiy.
Trump menggunakan komentar itu sebagai pembelaan diri lebih lanjut dari tuduhan Demokrat bahwa Trump menahan bantuan untuk Ukraina sebelum negara itu membantu mengumpulkan informasi merugikan mengenai mantan Wakil Presiden Joe Biden, yang sekarang menjadi calon pesaing utama yang akan menantang Trump dalam pemilihan presiden tahun depan. [uh/ab]
