Bantahan Kementerian Pertahanan tentang tudingan adanya suap dalam pembelian pesawat tempur Mirage 2000-5, tidak mengurungkan langkah 30-an LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan untuk melaporkan kasus tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (13/2).
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan itu terdiri dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Imparsial, Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII), Centra Initiative, Elsam, Walhi, Setara Institute, HRWG, Lingkar Madani dan KontraS.
Koalisi Pertanyakan Bukti Pembatalan Kontrak
Ketua PBHI, Julius Ibrani, menjelaskan alasan mengapa koalisi itu tetap melaporkan dugaan korupsi pembelian pesawat tempur bekas yang melibatkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke KPK.
“Yang menjadi dasar laporan itu karena penjelasan dari Kemenhan itu tanpa disertai bukti, data, dokumentasi apapun jadi kami tidak bisa percaya itu. Kalau kontraknya dibatalin sebarin kontraknya mana, siapa para pihak di kontrak itu, bagaimana proses perencanaan, perumusan dan penandatanganan dan segala macam kan 'gak dijelasin. Datanya juga tidak dibuka,” tegas Julius.
Ketika Kementerian Pertahanan menyatakan kontrak dibatalkan karena keterbatasan fiskal, seharusnya ada bukti surat menyurat dengan Kementerian Keuangan yang diperlihakan, ujar Julius.
Menurutnya, sebagai sebuah transaksi resmi yang menelan anggaran besar, “sedianya ada dokumentasi, berita acara rapat, korespondensi, segala macam. Mana paper work-nya, khan tidak ditunjukkan.”
Ini khan mekanisme negara harus ada dokumentasinya, berita acara rapatnya, korespodensi dan segala macam, paper work-nya mana, kan tidak ditunjukan itu semua,” tambahnya.
Menurutnya, kasus ini mirip dengan perkara korupsi mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Emirsyah Satar yang didakwa merugikan keuangan negara sebesar US$609,8 juta atau sekitar Rp 9,37 triliun. Kasus ini pertama kali terungkap di Inggris, yang kemudian diusut KPK menyangkut dugaan suapnya. Emirsyah diduga menerima kick back atau timbal balik.
ICW: Proses Pembatalan Kontrak Sedianya Dibuka ke Publik
Kurnia Ramadhana, peneliti Indonesian Corruption Watch ICW mengatakan meski diklaim belum ada uang negara yang dikucurkan atas upaya pembelian tersebut, proses pembatalan harus dibuka transparan ke publik.
Menurutnya, dalam hukum perdata, ketika ada proses pembatalan kontrak maka akan ada konsekuensi bagi pihak yang membatalkan. Konsekuensi itu sedianya juga dijelaskan, tambahnya. Jika Indonesia harus membayar sejumlah uang karena pembatalan secara sepihak itu, maka hal itu juga dapat dianggap sebagai kerugian negara. Meskipun demikian ICW menyerahkan semua hal itu kepada KPK.
“Terkait informasi yang tersebar adanya indikasi kick back yang diterima oleh pejabat di Kementerian Pertahanan, tentunya kami sebagai masyarakat punya keterbatasan untuk mengakses bukti, untuk memperoleh keterangan, untuk melakukan penegakan hukum. Oleh sebab keterbatasan itulah langkah kami tergerak ke KPK untuk menyerahkan pada instansi terkait, dengan harapan agar dapat ditindaklanjuti,” ujarnya.
Beberapa Masalah
Koalisi menilai ada sejumlah masalah dalam proses pengadaan pesawat Mirage 2000-5 dan patut untuk ditelusuri lebih lanjut oleh KPK. Pertama, indikasi harga yang lebih mahal saat merencanakan akan melakukan pengadaan pesawat Mirage 2000-5.
Harga pasaran Mirage-5 yang diproduksi perusahaan asal Prancis, Dassault Aviation, dan kemudian dibeli dan dioperasikan oleh Angkatan Udara Qatar tahun 1997, saat periode awal produksi dan pemasaran sekitar 20 tahun lalu adalah sekitar US$23-35 juta.
Sementara kontrak yang disepakati Indonesia dan Qatar pada pertengahan tahun 2023 itu bernilai US$66 juta per pesawat. Atau berarti terjadi peningkatan harga pesawat bekas itu hingga 300 persen. Padahal pesawat ini adalah pesawat bekas yang sudah digunakan Angkatan Utara Qatar selama 27 tahun. Sedianya nilai ekonomis pesawat itu sudah “turun” atau habis, kata koalisi tersebut.
Kontrak pembelian 12 pesawat Mirage bekas itu disepakati pada Januari 2023 Prabowo dengan harga US$792 juta atau sekitar Rp12,4 triliun.
Kedua, koalisi menilai kontrak pembelian 12 Mirage 2000-5 itu melanggar Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Pasal 43 aturan hukum itu menyatakan jika belum dapat memenuhi kebutuhan pertahanannya sendiri maka pemerintah Indonesia diizinkan melakukan pengadaan melalui proses langsung antar-pemerintah atau pada pabrik produsennya.
Namun dalam kasus pembelian 12 Mirage 2000-5, Prabowo menggunakan dua calo sekaligus, yaitu broker asal Ceko, Excalibur International, dan seorang mantan pilot Angkatan Udara Prancis, Habib Boukharouba.
Masalah lainnya, menurut koalisi, adanya indikasi penerimaan suap oleh pejabat di Kementerian Pertahanan. Berita yang disebarluaskan oleh msn.com, sebuah portal web news aggregator (pengumpul berita) berafiliasi dengan Microsoft, yang kini sudah tidak bisa diakses lagi yang menyebutkan adanya proses penyelidikan oleh Badan Antikorupsi Uni Eropa (GRECO) terhadap kontrak pembelian pesawat Mirage 2000-5 bekas antara Pemerintah Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Menhan Prabowo Subianto dengan Pemerintah Qatar.
Laporan msn.com itu menyebut adanya bukti telegram dari GRECO ke Kedutaan Amerika di Jakarta terkait dengan penyelidikan dugaan suap pembelian Mirage 2000-5 oleh Indonesia. Laporan itu juga mengatakan ada bukti rekaman pembicaraan yang diduga antara seorang pejabat di Kementerian Pertahanan dengan pihak lain yang berkaitan dengan indikasi kesepakatan kick-back.
KPK Masih Akan Verifikasi Pengaduan
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Ali Fikri mengatakan pihaknya belum bisa memberikan komentar lebih lanjut soal pengaduan yang dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan tersebut, karena pengaduan itu baru akan diverifikasi oleh tim terkait di lembaga antirasuah.
Sebelumnya Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra telah membantah berita miring tentang dugaan korupsi tersebut. Ia menjelaskan bahwa rencana pembelian 12 pesawat tempur bekas itu sudah dibatalkan karena keterbatasan fiskal, sehingga informasi yang beredar tentang adanya korupsi dalam pengadaan alutsista itu merupakan informasi yang sesat. [fw/em]
Forum