JAKARTA —
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan meminta kepada penyelenggara negara, elit politik dan tokoh agama serta masyarakat untuk menghormati segala perbedaan, menghindari tindak kekerasan dan menolak politik diskriminatif.
Memperingati Hari Internasional untuk Toleransi yang jatuh pada 16 November, juru bicara Koalisi Bonar Tigor Naipospos mengatakan saat ini toleransi beragama kian pudar.
Baru-baru ini misalnya, kelompok Syiah di sejumlah wilayah tidak bisa merayakan ritual Ashura karena ada penolakan dari kelompok intoleran. Bahkan di Makassar, empat warga Syiah terluka karena diserang ketika memperingati ritual tersebut, ujarnya.
“Hari toleransi sedunia ini menjadi titik tolak, menjadi parameter bersama supaya perdamaian, penghormatan peribadatan di Indonesia, keberagaman, Bhineka Tunggal Ika bukan hanya menjadi kata manis tetapi menjadi suatu yang nyata dan hidup dalam masyarakat,” ujar Bonar.
“Aparat penegak hukum kita selalu mengatakan berdiri netral, menjaga agar kedua belah pihak tidak konflik setiap ada kejadian. Itu adalah logika yang salah. Biar bagaimanapun juga siapa penyerang, siapa pelakunya kita tahu bersama.”
Tindakan kekerasan atas nama agama masih terus terjadi hingga kini, karena tidak adanya sikap yang tegas dari pemerintah, ujar Bonar, termasuk masih lemahnya penegakan hukum terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan terhadap kelompok minoritas.
Hasil penelitian lembaga advokasi Setara Institute di 23 provinsi menunjukkan bahwa dari Januari 2013 hingga November 2013 telah terjadi 213 peristiwa dengan 243 tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Koalisi masyarakat sipil untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam memperingati hari internasional untuk toleransi akan melakukan sejumlah kegiatan seperti diskusi, aksi damai dan juga membagikan bunga atau stiker dengan pesan toleransi dan semangat Bhineka Tunggal Ika di tempat-tempat publik di lebih 20 kota.
Untuk mempromosikan persoalan toleransi, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara juga akan melakukan kampanye di tingkatan komunitas di daerah karena intoleransi kini telah menjadi ancaman serius di Indonesia.
“Karena ibaratnya di masyarakat bawah ini kan rumput kering yang kemudian ada api sedikit bisa menjalar ke mana-mana. Saya kira mengingatkan dan memberikan pendidikan kepada masyarakat bahwa penting praktek-praktek toleran di tingkat masyarakat untuk memperkuat kondisi sosial di masyarakat itu sendiri,” ujar Masykur Anang dari Aliansi Masyarakat Adat Nusatara.
Beberapa waktu lalu, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Albert Hasibuan menyatakan akan terus memberikan masukan kepada Presiden sehubungan dengan penyelesaian masalah kebebasan beragama yang terjadi.
Dia optimis masalah kebebasan beragama di Indonesia akan dapat diatasi dengan baik.
“Sikap Presiden adalah positif, hanya saja memerlukan pendalaman lebih lanjut,” ujarnya.
Memperingati Hari Internasional untuk Toleransi yang jatuh pada 16 November, juru bicara Koalisi Bonar Tigor Naipospos mengatakan saat ini toleransi beragama kian pudar.
Baru-baru ini misalnya, kelompok Syiah di sejumlah wilayah tidak bisa merayakan ritual Ashura karena ada penolakan dari kelompok intoleran. Bahkan di Makassar, empat warga Syiah terluka karena diserang ketika memperingati ritual tersebut, ujarnya.
“Hari toleransi sedunia ini menjadi titik tolak, menjadi parameter bersama supaya perdamaian, penghormatan peribadatan di Indonesia, keberagaman, Bhineka Tunggal Ika bukan hanya menjadi kata manis tetapi menjadi suatu yang nyata dan hidup dalam masyarakat,” ujar Bonar.
“Aparat penegak hukum kita selalu mengatakan berdiri netral, menjaga agar kedua belah pihak tidak konflik setiap ada kejadian. Itu adalah logika yang salah. Biar bagaimanapun juga siapa penyerang, siapa pelakunya kita tahu bersama.”
Tindakan kekerasan atas nama agama masih terus terjadi hingga kini, karena tidak adanya sikap yang tegas dari pemerintah, ujar Bonar, termasuk masih lemahnya penegakan hukum terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan terhadap kelompok minoritas.
Hasil penelitian lembaga advokasi Setara Institute di 23 provinsi menunjukkan bahwa dari Januari 2013 hingga November 2013 telah terjadi 213 peristiwa dengan 243 tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Koalisi masyarakat sipil untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam memperingati hari internasional untuk toleransi akan melakukan sejumlah kegiatan seperti diskusi, aksi damai dan juga membagikan bunga atau stiker dengan pesan toleransi dan semangat Bhineka Tunggal Ika di tempat-tempat publik di lebih 20 kota.
Untuk mempromosikan persoalan toleransi, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara juga akan melakukan kampanye di tingkatan komunitas di daerah karena intoleransi kini telah menjadi ancaman serius di Indonesia.
“Karena ibaratnya di masyarakat bawah ini kan rumput kering yang kemudian ada api sedikit bisa menjalar ke mana-mana. Saya kira mengingatkan dan memberikan pendidikan kepada masyarakat bahwa penting praktek-praktek toleran di tingkat masyarakat untuk memperkuat kondisi sosial di masyarakat itu sendiri,” ujar Masykur Anang dari Aliansi Masyarakat Adat Nusatara.
Beberapa waktu lalu, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Albert Hasibuan menyatakan akan terus memberikan masukan kepada Presiden sehubungan dengan penyelesaian masalah kebebasan beragama yang terjadi.
Dia optimis masalah kebebasan beragama di Indonesia akan dapat diatasi dengan baik.
“Sikap Presiden adalah positif, hanya saja memerlukan pendalaman lebih lanjut,” ujarnya.
