NEW DELHI —
Ketua Mahkamah Agung Khil Raj Regmi dilantik sebagai perdana menteri dalam upacara di ibu kota Kathmandu, setelah adanya konsensus di antara partai politik bahwa ia bisa membawa negara itu untuk mengadakan pemilu.
Itu merupakan tugas mendesak. Nepal tidak mempunyai parlemen selama hampir setahun karena partai-partai politik besar tidak bisa mencapai konsensus mengenai penulisan konstitusi baru, padahal masa berlaku konstitusi yang sekarang akan kadaluarsa.
Perdana Menteri Regmi akan memimpin pemerintahan dengan sebelas mantan pejabat.
Pemerintahan baru itu berharap mengadakan pemilu menjelang tanggal 21 Juni. Namun, banyak pengamat mengatakan, pemilu itu mungkin diundur sampai November.
Analis politik Yuvraj Ghimire di Kathmandu mengatakan, perdana menteri baru itu menghadapi tugas menantang. Ia mengatakan, tidak ada politisi dalam pemerintahan Regmi.
“Kendala utamanya adalah apakah kabinet yang seluruhnya terdiri dari pensiunan pegawai negeri, tanpa kerja sama dengan partai-partai politik, akan bisa berfungsi dalam sistem yang seharusnya dijalankan politisi. Ini adalah pemerintahan percobaan, namun pemerintahan ini juga merupakan pengakuan atas kegagalan tiga atau empat partai politik dalam menjalankan pemerintahan dan menyelesaikan proses perdamaian,” paparnya.
Walaupun partai-partai politik utama mendukung pengangkatan Ketua Mahkamah Agung Regmi sebagai perdana menteri, banyak suara menentang – di kalangan lembaga peradilan, sebagian masyarakat, dan di antara beberapa partai politik kecil. Mereka mengatakan pengangkatan Regmi sebagai perdana menteri bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Penentangan itu termasuk dari faksi sempalan Partai Maois, yang melancarkan protes di Kathmandu.
Yuvraj Ghimire mengatakan, ada kekhawatiran pengangkatan Regmi bisa mempengaruhi keindependenan sistem peradilan.
Kebuntuan politik di Nepal telah melumpuhkan proses perdamaian yang dimulai tahun 2008, setelah negara itu pulih dari perang saudara yang berlangsung lama. Negara bekas kerajaan itu menjadi republik, namun sejak saat itu partai-partai politik yang terpecah berselisih mengenai bentuk pemerintahan baru. Pengangkatan Regmi tidak berarti ketidakpastian politik mereda.
Itu merupakan tugas mendesak. Nepal tidak mempunyai parlemen selama hampir setahun karena partai-partai politik besar tidak bisa mencapai konsensus mengenai penulisan konstitusi baru, padahal masa berlaku konstitusi yang sekarang akan kadaluarsa.
Perdana Menteri Regmi akan memimpin pemerintahan dengan sebelas mantan pejabat.
Pemerintahan baru itu berharap mengadakan pemilu menjelang tanggal 21 Juni. Namun, banyak pengamat mengatakan, pemilu itu mungkin diundur sampai November.
Analis politik Yuvraj Ghimire di Kathmandu mengatakan, perdana menteri baru itu menghadapi tugas menantang. Ia mengatakan, tidak ada politisi dalam pemerintahan Regmi.
“Kendala utamanya adalah apakah kabinet yang seluruhnya terdiri dari pensiunan pegawai negeri, tanpa kerja sama dengan partai-partai politik, akan bisa berfungsi dalam sistem yang seharusnya dijalankan politisi. Ini adalah pemerintahan percobaan, namun pemerintahan ini juga merupakan pengakuan atas kegagalan tiga atau empat partai politik dalam menjalankan pemerintahan dan menyelesaikan proses perdamaian,” paparnya.
Walaupun partai-partai politik utama mendukung pengangkatan Ketua Mahkamah Agung Regmi sebagai perdana menteri, banyak suara menentang – di kalangan lembaga peradilan, sebagian masyarakat, dan di antara beberapa partai politik kecil. Mereka mengatakan pengangkatan Regmi sebagai perdana menteri bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Penentangan itu termasuk dari faksi sempalan Partai Maois, yang melancarkan protes di Kathmandu.
Yuvraj Ghimire mengatakan, ada kekhawatiran pengangkatan Regmi bisa mempengaruhi keindependenan sistem peradilan.
Kebuntuan politik di Nepal telah melumpuhkan proses perdamaian yang dimulai tahun 2008, setelah negara itu pulih dari perang saudara yang berlangsung lama. Negara bekas kerajaan itu menjadi republik, namun sejak saat itu partai-partai politik yang terpecah berselisih mengenai bentuk pemerintahan baru. Pengangkatan Regmi tidak berarti ketidakpastian politik mereda.
