Ketua DPR AS, Nancy Pelosi, Selasa sore (24/9), mengumumkan secara resmi penyelidikan pemakzulan Presiden Donald Trump, pasca munculnya laporan media bahwa Trump telah membekukan anggaran yang disetujui Kongres bagi Ukraina sementara mendesak negara itu agar menyelidiki salah satu saingan politiknya.
Pelosi membuat pengumuman itu setelah bersidang di Gedung Kapitol dengan pemimpin-pemimpin Demokrat dari lembaga DPR. Jumlah anggota Demokrat yang mendukung penyelidikan pemakzulan semakin besar pada Selasa.
“Tindakan yang dilakukan presiden telah melanggar konstitusi secara serius,” kata Pelosi. “Presiden harus dituntut pertanggung-jawabannya. Tidak seorangpun boleh berada di atas hukum," tambahnya.
Selama berbulan-bulan, Pelosi menentang penyelidikan pemakzulan terhadap Trump seputar tuduhan upaya menghambat hukum yang berasal dari laporan campur tangan Rusia dalam pemilihan oleh penyidik khusus, Robert Mueller.
“Banyak tindakan yang buruk. Tetapi tidak ada yang seburuk yang satu ini. Ini pada dasarnya adalah, presiden mengatakan, 'Ya saya berkolusi. Apa yang bisa Anda lakukan?," kata Tom Malinowski, seorang anggota Demokrat kepada reporter.
Pelosi menuduh Trump melanggar sumpah jabatan, keamanan nasional Amerika dan keamanan dari pemilihan Amerika.
“Selama beberapa bulan terakhir kami menyelidiki di dalam komite-komite kami dan melakukan penuntutan ke pengadilan sehingga DPR bisa mengumpulkan semua fakta yang relevan dan mempertimbangkan apakah akan memberlakukan wewenang dari Artikel 1 sepenuhnya, termasuk kekuasaan konstitusi yang paling penting, yakni persetujuan terhadap pasal-pasal pemakzulan,” kata Pelosi.
Sebelumnya, menghadapi tekanan yang kian memuncak, presiden berjanji untuk merilis “secara lengkap, tanpa diedit dan dinilai tidak rahasia” seluruh pembicaraan telponnya dengan pemimpin Ukraina, yang menjadi pusat perdebatan antara Kongres dan Gedung Putih terkait keluhan seorang pelapor.
Laporan sejumlah media mengatakan Trump telah menekan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy, untuk menyelidiki kandidat calon presiden Partai Demokrat Joe Biden dan putranya, Hunter, yang pernah bekerja di sebuah perusahaan gas Ukraina.
"Anda akan melihat betapa sangat bersahabat dan tepatnya pembicaraan telpon itu. Tidak ada tekanan, dan tidak seperti mantan wakil presiden Joe Biden dan putranya, tidak ada janji imbalan! Ini tidak lebih dari sekadar kelanjutan upaya mencari-cari kesalahan terbesar dan paling merugikan sepanjang sejarah!" demikian cuit Trump di Twitter hari Selasa (24/9).
Sebelumnya Trump mengukuhkan ia telah mengatakan kepada stafnya untuk menahan sekitar 400 juta dolar dana bantuan bagi Ukraina selama beberapa hari sebelum melakukan pembicaraan telpon dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy.
"Soal menahan anggaran tersebut, semuanya sudah dikucurkan," ujar Trump. "Tetapi keluhan saya selalu, dan saya akan menahan lagi, dan akan terus menerus menahan dana seperti itu hingga Eropa dan negara-negara lain ikut berkontribusi pada Ukraina."
Trump Bersikeras Tidak Melakukan Kesalahan Ketika Menelpon Presiden Ukraina
Trump bersikeras ia tidak melakukan kesalahan ketika menelpon Zelenskiy, tetapi mengakui bahwa "ada tekanan terkait Joe Biden. Apa yang Joe Biden lakukan bagi putranya merupakan sesuatu yang seharusnya diselidiki."
Tak lama setelah Trump berbicara hari Selasa, tim kampanye Joe Biden mengatakan mantan presiden itu berencana menyerukan Kongres untuk memulai proses pemakzulan terhadap Trump jika pemerintahnya tidak mulai bekerjasama secara penuh dengan penyelidikan Kongres dan memenuhi perintah pengadilan.
Anggota Kongres yang juga tokoh hak-hak sipil, John Lewis, juga mendukung proses pemakzulan Trump, dengan mengatakan kepada mitra-mitranya di DPR bahwa ia "telah bersabar sambil mengupayakan setiap cara lain" dan mengingatkan "masa depan demokrasi kini menjadi taruhan." [em/ii/jm/pp]
