Seorang bangsawan senior Saudi menyebut Israel sebagai negara "genosida" dan "apartheid" pada Sabtu (7/12). Riyadh juga meminta Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, untuk membawa perdamaian ke Timur Tengah.
Pangeran Turki Al Faisal, yang pernah menjabat sebagai kepala intelijen Arab Saudi selama lebih dari dua dekade, mengungkapkan harapannya agar Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dapat diadili di Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Komentar Pangeran Turki Al Faisal dalam konferensi Dialog Manama di Bahrain ini mencerminkan posisi keras Arab Saudi. Pernyataan tersebut muncul setelah pembicaraan normalisasi hubungan dengan Israel dihentikan pasca dimulainya perang Gaza.
"Israel saat ini, menurut kelompok hak asasi manusia internasional, bukan hanya negara kolonial apartheid, tetapi juga negara yang melakukan genosida," kata Pangeran Turki.
"Israel melakukan genosida terhadap rakyat Gaza."
Ia menambahkan, "Sudah saatnya bagi dunia untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membawa mereka yang didakwa oleh Mahkamah Pidana Internasional ke pengadilan."
ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant bulan lalu, dengan tuduhan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.
Penguasa de facto Saudi, Putra Mahkota Mohammed bin Salman, juga menuduh Israel melakukan genosida pada pertemuan puncak gabungan Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam di Riyadh bulan lalu.
Amnesty International mengeluarkan tuduhan serupa minggu ini dalam laporan baru, yang kemudian dibantah oleh Israel sebagai "dibuat-buat" dan "berdasarkan kebohongan".
Pangeran Turki, yang juga mantan duta besar Saudi untuk Amerika Serikat, mengatakan bahwa "mandat kuat" Trump dari para pemilih Amerika "dapat memungkinkannya untuk memberikan kepemimpinan negara yang sangat dibutuhkan di dunia."
"Negara-negara sahabat di kawasan ini berharap agar Tuan Trump melanjutkan apa yang telah ia mulai sebelumnya, untuk membawa perdamaian dengan huruf kapital ke Timur Tengah," katanya.
"Sudah saatnya bagi Amerika, di bawah kepemimpinan Anda, untuk mengubah arah kawasan yang bermasalah ini," tambahnya.
Selama pemerintahan pertama Trump, Uni Emirate Arab, Bahrain, dan Maroko menandatangani Perjanjian Abraham yang mengakui Israel, mengakhiri konsensus Arab yang telah lama berlaku bahwa tidak ada hubungan dengan Israel tanpa pembentukan negara Palestina. [ah/ft]
Forum