Juru bicara kepolisian nasional Piyapan Pingmuang mengatakan kepada para wartawan hari Minggu di Bangkok penyelidikan sedang mencapai kemajuan. Ia tidak mau memberi keterangan lebih jauh.
Pihak berwenang Thailand sedang mencari orang-orang yang bertanggung-jawab atas 11 pemboman kecil yang menewaskan 4 orang dan melukai puluhan lainnya di beberapa kota wisatawan utama Kamis malam dan Jumat pagi.
Kepolisian telah mengatakan mereka tidak mencurigai kelompok-kelompok militant Islamis internasional mendalangi serangan itu, dan sebaliknya menyebutnya “tindak sabotase” yang kemungkinan dilakukan oleh satu kelompok setempat yang mempunyai agenda politik. Beberapa pejabat telah menuduh pemberontak Muslim Thailand di bagian selatan negara itu, tetapi belum ada kelompok yang telah mengaku bertanggungjawab.
Pemboman itu terjadi pada hari ulang tahun ke-84 Ratu Serikit Thailand, hari libur nasional, dan salah satu ledakan terjadi di kota pantai peristirahatan Hua Hin, dimana raja dan ratu mempunyai istana. Penguasa militer Thailand, yang telah menguasai negara itu sejak kudeta tahun 2014, memandang dirinya sebagai pelindung kerajaan.
Penguasa militer telah menindak para aktivis mahasiswa dan kelompok-kelompok politik oposisi yang secara terbuka mengecam jenderal-jenderal militer atas campur-tangannya dalam proses politik negara itu. Sejak merebut kekuasaan, penguasa militer juga telah mendapat kecaman keras dari organisasi-organisasi hak azasi internasional karena melarang protes umum, menahan para aktivis politik untuk menjalani “kursus-kursus “pendidikan-kembali” di kamp-kamp militer dan memperketat pengawasan atas media berita.
Pekan lalu, rancangan UUD baru yang dibuat oleh pemerintah militer disetujui oleh rakyat dalam referendum nasional. Para pengeritik mengecam referendum itu karena dianggap tidak adil sebab militer melarang kampanye terbuka mengenai hal tersebut sebelum referendum.
Pemerintah militer Thailand merebut kekuasaan dalam kudeta tidak berdarah tahun 2014, dengan alasan bahwa militer perlu menstabilkan negara itu setelah berminggu-minggu protes anti-pemerintahan Perdana Menteri Yinluck Shinawatra. Para pemimpin Thailand telah mengatakan mereka berencana mengembalikan negara itu kekuasaan demokratis berdasarkan UUD baru, tetapi tidak mau memberi jadwal pasti untuk transisi itu. [gp]
