Kepala hak asasi manusia PBB, Selasa (8/3) mengatakan akan melakukan kunjungan yang telah lama tertunda ke China pada Mei mendatang, termasuk ke Xinjiang di mana para anggota parlemen Barat menuduh Beijing melakukan genosida.
"Saya senang mengumumkan, baru-baru ini kami mencapai kesepakatan dengan pemerintah China untuk melakukan sebuah kunjungan," kata Michelle Bachelet kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
Bachelet mengatakan badan hak asasi PBB, OHCHR, dan Beijing "memulai persiapan konkret untuk kunjungan yang diperkirakan berlangsung bulan Mei 2022."
Sementara itu, hampir 200 kelompok hak asasi pada Selasa menuntut agar kantor Bachelet merilis laporannya yang telah lama tertunda mengenai situasi hak asasi manusia di Xinjiang.
"Perilisan laporan itu sangat penting tanpa penundaan lebih lanjut - untuk mengirim pesan kepada para korban dan pelaku kejahatan bahwa tidak ada negara, tidak peduli seberapa kuatnya, berada di atas hukum internasional atau pengawasan independen yang kuat dari kantor Anda." Demikian seperti ditulis oleh 192 kelompok HAM termasuk Human Rights Watch and Amnesty dalam sebuah surat terbuka.
Sudah lama diserukan agar Komisaris Tinggi PBB untuk HAM mengunjungi Xinjiang sekaligus mempublikasikan temuan mereka tentang situasi di daerah tersebut.
Sejumlah kelompok hak asasi mengatakan sedikitnya satu juta warga yang sebagian besar minoritas Muslim telah dipenjara di "kamp-kamp pendidikan ulang" di Xinjiang, wilayah barat daya di mana China dituduh melakukan pelanggaran HAM yang meluas termasuk sterilisasi paksa terhadap kaum perempuan dan pemberlakuan kerja paksa.
Pemerintah AS dan para anggota parlemen di lima negara Barat lainnya menyatakan perlakuan China terhadap etnis Uighur di Xinjiang sebagai “genosida” – tuduhan yang dibantah oleh Beijing.
China mengatakan pihaknya menjalankan pusat pelatihan kerja di wilayah itu yang dirancang untuk melawan ekstremisme. [mg/lt]
