Dalam siaran pers yang diterima VOA Sabtu dini hari (7/11), Kemenlu mengatakan “tidak pernah mengeluarkan anggaran Kementrian untuk jasa pelobi, namun memahami bahwa penggunaan jasa pelobi merupakan bagian nyata dari dunia politik di Amerika dan seringkali digunakan oleh pemangku kepentingan dan pemerintah negara-negara lain di dunia untuk memajukan kepentingan mereka di Amerika”.
Isu tak sedap di balik kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika dan pertemuannya dengan Presiden Barack Obama itu berawal dari tulisan Dr. Michael Buehler – dosen mata kuliah Asia Tenggara di School of Oriental and African Studies di London – yang dimuat di jurnal online Australia “The New Mandala” hari Jum'at (6/11).
Artikel berjudul “Waiting in the White House Lobby” itu melukiskan kunjungan Presiden Joko Widodo sebagai kunjungan kurang koordinasi yang tidak menghasillkan kesepakatan spektakuler, padahal sudah didukung dengan penggunaan jasa pelobi. Buehler menyitir perbedaan pendapat yang tajam antara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan dalam mempersiapkan kunjungan itu, yang buntutnya adalah digunakannya perusahaan lobby di Singapura dan Las Vegas – Amerika.
Buehler menyebut pembayaran sebesar 80 ribu dolar dari perusahaan Singapura Pereira International PTE LTD kepada perusahaan Las Vegas R&R Partners Inc. untuk memuluskan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika. Pembayaran itu dicicil antara tanggal 15 Juni hingga 1 September. Artikel itu menyatakan kontrak tersebut mencantumkan nama mantan wartawan “Straits Times” Singapura – Derwin Pereira selaku pemimpin Pereira International PTE LTD dan Morgan Baumgartner selaku Executive Vice Presiden R&R Partners.
Dalam siaran pers hari Sabtu (7/11) Kementerian Luar Negeri Indonesia menyesalkan artikel yang dinilai tidak akurat, tidak berdasar dan sebagian mendekati ke arah fikti tersebutf. Menurut Kemenlu kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika adalah atas undangan Presiden Barack Obama yang disampaikan langsung pada pertemuan bilateral di sela-sela KTT APEC 2014 di Beijing tanggal 10 November 2014.
Undangan ini ditindaklanjuti dengan undangan tertulis yang disampaikan melalui jalur diplomatik. Adanya berbagai isu penting dan mendesak membuat undangan itu baru bisa dipenuhi pada tanggal 25-27 Oktober 2015.
Kemenlu menjelaskan bahwa seperti persiapan kunjungan Presiden Indonesia ke negara-negara lain maka persiapan kunjungan ke Amerika dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, parlemen, KBRI Washington DC, Konsulat Jendral RI di San Fransisco, Kedutaan Besar Amerika di Jakarta serta kalangan bisnis dan pemangku kepentingan lainnya.
Sejumlah pertemuan tingkat menteri dan kunjungan timbal balik para menteri dan pejabat tinggi kedua negara, serta misi bisnis mengawali kunjungan itu. Puncaknya adalah pertemuan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry di Washington DC tanggal 21 September 2015.
Hal senada disampaikan Duta Besar Indonesia Untuk Amerika Budi Bowoleksono melalui pernyataan tertulis yang juga diterima VOA Sabtu dini hari (7/11). KBRI Washington DC menyatakan telah mempersiapkan kunjungan Presiden Indonesia ke Amerika dengan menyusun program dan memastikan hasil yang konkrit dari kunjungan tersebut.
KBRI Washington DC bahkan memfasilitasi berbagai kunjungan pejabat Indonesia ke Amerika, maupun pejabat Amerika ke Indonesia, termasuk kunjungan tujuh anggota Kongres Amerika dan empat senator senior Amerika.
KBRI juga memfasilitasi enam kunjungan bisnis dari perusahaan besar Amerika ke Indonesia. Ditambahkan bahwa Duta Besar Budi Bowoleksono telah bertemu dengan setidaknya 100 anggota Kongres dan Senator Amerika untuk menjelaskan arti penting kunjungan dan meminta dukungan suksesnya kunjungan Presiden Joko Widodo itu.
Secara khusus pernyataan tertulis itu menyatakan sejak dilantik pada Oktober 2014, Duta Besar Indonesia di Washington DC Budi Bowoleksono tidak pernah menggunakan jasa pelobi di Amerika.
Selain menyesalkan tulisan Dr. Buehler tentang penggunaan jasa pelobi, Kemenlu Indonesia juga menyesalkan munculnya tuduhan tidak berdasar tentang perselisihan antara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan salah seorang menteri lain saat persiapan kunjungan tersebut. Kemenlu tidak menyebut siapa menteri yang dimaksud. Tetapi artikel Dr. Buehler menyebut nama Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan sebagai menteri yang berselisih tajam dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
VOA belum berhasil memperoleh keterangan dari Derwin Pereira dan Luhut Binsar Panjaitan mengenai hal ini. [em]
