Tautan-tautan Akses

Kelompok HAM: China Berlakukan 'Hukuman Kolektif' terhadap Keluarga Aktivis


Fasilitas penahanan yang diduga berada di Artux di Prefektur Kizilsu di wilayah Xinjiang barat laut China. (Foto: AFP)
Fasilitas penahanan yang diduga berada di Artux di Prefektur Kizilsu di wilayah Xinjiang barat laut China. (Foto: AFP)

Anak-anak para pejuang HAM di China dihukum karena aktivisme orang tua mereka sewaktu Beijing mengintensifkan tindakan keras terhadap masyarakat sipil, kata sebuah kelompok HAM, Senin (15/4).

China telah lama dituduh menindas HAM, terutama di wilayah Xinjiang dan Tibet yang bermasalah, serta baru-baru ini di bekas jajahan Inggris di Hong Kong.

Beijing secara konsisten menyangkal pelanggaran tersebut dan mengklaim bahwa tuduhan tersebut adalah bagian dari kampanye kotor yang disengaja untuk membendung perkembangannya.

Namun sebuah laporan baru yang dirilis pada Senin oleh Pembela Hak Asasi Manusia China (CHRD), sebuah kelompok yang terdiri dari LSM-LSM internasional dan domestik, menunjuk pada sejumlah kasus baru-baru ini di mana “hukuman kolektif” dijatuhkan terhadap keluarga para pembela HAM.

Para pengunjuk rasa anti-Beijing, yang memegang payung kuning dan gambar aktivis hak asasi manusia Wang Qingying, memprotes untuk menuntut pembebasan Wang, di Hong Kong. (Foto: AP)
Para pengunjuk rasa anti-Beijing, yang memegang payung kuning dan gambar aktivis hak asasi manusia Wang Qingying, memprotes untuk menuntut pembebasan Wang, di Hong Kong. (Foto: AP)

“Meskipun laporan ini berfokus pada tahun 2023, pihak berwenang China telah menggunakan taktik ini selama beberapa dekade, sehingga menimbulkan kerugian besar tanpa mendapat hukuman,” katanya.

“Mencari ganti rugi seringkali memicu lebih banyak pelecehan, kebrutalan, dan penuntutan hukum yang tidak berdasar,” tambahnya.

Laporan ini didasarkan pada kesaksian dari belasan orang yang terkena hukuman kolektif tahun lalu, dan menghapus rincian identifikasi tertentu untuk melindungi mereka dari tindak balasan pemerintah.

Laporan itu mengatakan pihak berwenang mengancam dan merugikan anak-anak aktivis HAM, termasuk dengan memberlakukan larangan keluar negeri, memaksa mereka putus sekolah dan menahan mereka di bangsal psikiatris dan panti asuhan.

AFP tidak dapat memverifikasi klaim-klaim tersebut secara independen.

“Hukuman kolektif Partai Komunis China terhadap keluarga pembela HAM adalah kebijakan informal atau tersembunyi yang dilakukan oleh otoritas pemerintah,” kata laporan itu, mengutip pernyataan seorang aktivis.

Laporan ini, di antaranya, mengacu pada kasus He Fangmei – seorang aktivis yang memperjuangkan keamanan vaksin dan para korban vaksin cacat. Perempuan ini, bersama suaminya, dipenjara, sementara anak-anaknya ditempatkan di rumah sakit jiwa.

Setelah He melahirkan, kata laporan itu, anaknya yang baru lahir juga ditempatkan di rumah sakit tersebut.

Dalam kasus lain, keluarga pengacara HAM Wang Quanzhang dilaporkan menjadi sasaran pelecehan yang intens, dan putranya yang masih kecil tidak diberi akses ke pendidikan karena tekanan resmi terhadap sekolah.

Bulan lalu, kata laporan itu, polisi muncul di sekolah tempat anak laki-laki itu bersekolah selama sepuluh hari.

"Dia sekali lagi dipaksa keluar dari sekolah!" kata ibunya, Li Wenzu, yang juga seorang aktivis.

Mereka yang mencoba melarikan diri dari perlakuan tersebut dengan pergi ke luar negeri, kata laporan itu, kemudian dikenai larangan meninggalkan China – sebuah praktik yang menurut kelompok-kelompok HAM semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir ketika Presiden Xi Jinping memperketat kontrol pemerintahnya.

Laporan hari Senin ini juga memberikan sedikit pencerahan tentang nasib Peng Lifa, seorang aktivis yang dilaporkan menghilang setelah memasang spanduk yang mengecam Xi dan kebijakan COVID-19 di negara tersebut.

“Untuk mencegah keluarganya berbicara mengenai apa yang mereka hadapi, polisi China telah mengawasi anggota keluarga dan kerabat mereka, dan memutus semua kontak antara satu sama lain dan dengan dunia luar,” kata laporan itu. [ab/uh]

Forum

XS
SM
MD
LG