Amerika Serikat mengatakan bahwa kedutaan besarnya di Republik Demokratik Kongo (DRC) terus mengikuti proses hukum dan perkembangan kasus tiga warga negara AS yang terancam hukuman mati. Departemen Luar Negeri menolak berkomentar apakah negosiasi sedang berlangsung untuk membebaskan mereka.
Selama akhir pekan, utusan khusus Presiden AS Donald Trump untuk para sandera, Adam Boehler, dalam sebuah unggahan di media sosial menyatakan bahwa ketiga warga AS tersebut masih ditahan oleh pemerintah DRC.
Pada September 2024, pengadilan militer di DRC menjatuhkan hukuman mati kepada 37 orang, termasuk tiga warga Amerika - Tyler Thompson Jr, Marcel Malanga, dan Benjamin Reuben Zalman-Polun - atas peran mereka dalam kudeta yang gagal di negara Afrika Tengah itu pada Mei 2024.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan kepada VOA pada Senin (24/2), “Amerika Serikat mendukung pihak berwenang Kongo menegakkan proses hukum yang adil dan transparan,” dan menambahkan bahwa Duta Besar AS untuk Kongo, Lucy Tamlyn, dan staf kedutaan besar di Kinshasa telah berkomunikasi dengan rekan-rekan mereka di tingkat tertinggi pemerintah Kongo selama proses tersebut.
Departemen Luar Negeri AS belum menyatakan bahwa ketiga warga AS tersebut ditahan secara tidak sah.
“Deplu AS secara terus menerus meninjau keadaan seputar penahanan warga negara AS di luar negeri, termasuk di DRC untuk mengetahui apakah penahanan tersebut merupakan tindakan yang salah,” kata juru bicara Deplu AS.
“Ketika membuat penilaian ini, Deplu melihat keseluruhan keadaan untuk setiap kasus secara individual,” tambah juru bicara tersebut, seraya menambahkan bahwa Menteri Luar Negeri memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan apakah suatu kasus memenuhi syarat sebagai penahanan yang salah.
Setelah pemerintah AS menetapkan penahanan terhadap seorang warga AS di luar negeri sebagai penahanan sewenang-wenang, kasus tersebut harus dipindahkan dari Biro Urusan Konsuler Departemen Luar Negeri AS ke Utusan Khusus Presiden untuk Urusan Penyanderaan. Pemerintah AS kemudian diharuskan untuk secara aktif mengupayakan pembebasan warga AS yang ditahan secara tidak sah.
Departemen Luar Negeri AS belum bersedia berkomentar mengenai apakah ada diskusi yang sedang berlangsung untuk memulangkan ketiga warga negara Amerika tersebut.
“Karena privasi dan pertimbangan-pertimbangan lain, kami tidak memiliki komentar lebih lanjut,” kata juru bicara tersebut.
Mineral untuk perdamaian?
Sementara itu, Presiden DRC Felix Tshisekedi dilaporkan telah mengusulkan untuk memberikan Amerika Serikat akses ke sumber daya mineralnya yang luas sebagai insentif bagi intervensi AS untuk membantu mengakhiri konflik di Kongo timur, di mana para pemberontak M23 yang didukung oleh Rwanda telah merebut dua ibu kota provinsi - Goma dan Bukavu - dan wilayah lainnya.
Rwanda terus menyangkal mendukung kelompok tersebut meskipun dihadapkan pada bukti-bukti yang dikemukakan oleh para ahli PBB dan kelompok-kelompok hak asasi manusia. Amerika Serikat telah meminta kepada para pemimpin Rwanda untuk mengakhiri dukungan mereka terhadap M23 dan menghormati kedaulatan Republik Demokratik Kongo.
Dalam sebuah unggahan media sosial di X pada Minggu (23/2), juru bicara Tshisekedi, Tina Salama, membagikan foto dari pertemuan baru-baru ini antara Presiden Kongo dan utusan Trump untuk misi khusus, Richard Grenell. Unggahan tersebut mengindikasikan bahwa sebuah proposal tentang sumber daya mineral yang kaya di Kongo “terungkap” dalam pertemuan tersebut.
Ia mengatakan bahwa Tshisekedi “mengundang” AS untuk membeli mineral langsung dari Kongo, alih-alih mengambil sumber daya yang dijarah melalui Rwanda.
Departemen Luar Negeri AS tidak menanggapi pertanyaan dari VOA mengenai apakah kesepakatan mineral benar-benar ditawarkan dalam pertemuan tersebut. [my/uh]
Forum