Tautan-tautan Akses

Kebijakan Imigrasi Baru AS Tentukan Nasib Para Migran Lebih Cepat


Seorang migran tambak membawa bayinya saat ia bersitegang dengan tentara nasional AS di antara kawat besi yang terpasang di wilayah perbatasan di El Paso, Texas, pada 26 Maret 2024. (Foto: Reuters/Adrees Latif)
Seorang migran tambak membawa bayinya saat ia bersitegang dengan tentara nasional AS di antara kawat besi yang terpasang di wilayah perbatasan di El Paso, Texas, pada 26 Maret 2024. (Foto: Reuters/Adrees Latif)

Pemerintahan Biden menciptakan proses baru untuk memangkas waktu yang dibutuhkan guna memutuskan nasib para migran, yang baru tiba di pengadilan imigrasi, dari biasanya memerlukan waktu bertahun-tahun, menjadi sekitar enam bulan. Kebijakan baru tersebut diperkenalkan saat isu terkait imigrasi semakin menjadi perhatian para pemilih.

Berdasarkan inisiatif baru yang diumumkan pada Kamis (16/5), para migran dewasa lajang yang baru masuk Amerika Serikat dan pergi ke lima kota tertentu, akan ditangani oleh sekelompok hakim terpilih, agar kasus mereka bisa diputuskan dalam 180 hari.

Langkah tersebut akan menandai waktu penyelesaian yang jauh lebih cepat, dibandingkan kebanyakan kasus dalam sistem imigrasi AS. Biasanya, satu kasus bisa memakan waktu rata-rata – dari awal hingga akhir – selama empat tahun. Dengan memutuskan kasus-kasus imigrasi secara lebih cepat, pihak berwenang juga dapat lebih cepat mengeluarkan orang-orang yang tidak memenuhi syarat untuk tinggal di AS.

Mengingat belum jelas berapa banyak migran yang akan melalui proses baru itu, muncul pertanyaan tentang seberapa efektif sistem tersebut. Rinciannya disampaikan oleh pejabat administrasi senior dalam pembicaraan melalui telepon dengan para wartawan pada Kamis. Mereka berbicara dengan syarat anonim sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.

Lima kota jadi sasaran kebijakan baru

Inisiatif baru itu akan mulai diterapkan di Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles dan New York City. Para pejabat tersebut mengatakan kota-kota itu dipilih karena para hakim di sana memiliki waktu untuk mengadili kasus-kasus tersebut, dan karena kota-kota itu merupakan kota tujuan utama bagi para migram.

Saat ini, ketika para migran tiba – terutama yang membawa keluarga – hampir selalu dibebaskan secara legal untuk memasuki AS, di mana mereka menunggu tanggal pengadilan suaka dalam proses yang memakan waktu bertahun-tahun.

Para pengkritik mengatakan pada dasarnya langkah itu menjadi pendorong bagi para migran untuk datang karena mereka tahu akan dapat tinggal di AS dan sering kali bekerja selama berada di sini. Semakin lama mereka berada di AS dan telah membentuk keluarga atau ikatan komunitas, semakin kental penolakan atau keengganan untuk kembali ke negara asalnya.

Tujuan memproses para migran yang baru saja tiba dengan cepat adalah agar dapat mengirim kembali pendatang baru yang tidak memenuhi syarat untuk tinggal. Hal ini diyakini akan mengirimkan pesan kepada orang lain yang berpikir untuk bermigrasi ke utara, bahwa mereka tidak dapat mengandalkan hidup di AS selama bertahun-tahun, sementara kasus mereka berjalan di pengadilan.

Pro-Kontra Pekerja Migran untuk Mengisi Kekurangan Tenaga Konstruksi di AS
mohon tunggu

No media source currently available

0:00 0:02:58 0:00

Hingga saat ini tercatat ada 3 juta kasus yang memperlambat proses pengadilan imigrasi di AS. Ada sekitar 600 hakim yang bekerja menangani proses tersebut. Rencana yang diumumkan pada hari Kamis itu tidak mencakup anggaran untuk menambah jumlah hakim.

Perjanjian perbatasan bipartisan yang didukung oleh Presiden Joe Biden pada awal tahun ini memproyeksikan anggaran untuk 100 hakim dan asisten imigrasi baru. Namun Donald Trump, calon presiden dari Partai Republik, mendesak sesama anggota partai itu untuk membatalkan kesepakatan tersebut, dan dengan cepat kesepakatan itu dibatalkan.

Selama bertahun-tahun, pemerintahan Trump telah mencoba mempercepat proses imigrasi untuk mendapatkan suaka, dengan harapan dapat mendeportasi mereka yang klaimnya ditolak dalam hitungan bulan, bukan tahun. Pemerintahan Obama dan Trump juga mencoba untuk mempercepat proses itu pada 2014. Pemerintah Biden pada 2022 memperkenalkan rencana kebijakan di mana petugas urusan suaka politik, bukan hakim imigrasi, menjadi pihak yang memutuskan sejumlah klaim keluarga di sembilan kota. [em/ns]

Forum

XS
SM
MD
LG