JAKARTA —
Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kementerian Luar Negeri Tatang Razak kepada VOA, Jumat (28/12) menjelaskan seluruh WNI yang ada di Suriah akan segera direpatriasi atau dipulangkan dari negara yang sedang dilanda gejolak politik itu.
Untuk sementara, menurut Tatang, WNI yang masih ditampung Perwakilan Republik Indonesia di ibukota Damaskus secara bertahap akan dipindahkan ke Beirut, Lebanon, sebelum kembali ke Indonesia.
“Kita sudah tangani sejak awal konflik di Suriah. Awal 2012 sampai saat ini sudah sekitar 5.000-an WNI kita pulangkan dari Suriah. Sejak 29 November karena penerbangan komersial dari Dank ke Damaskus dihentikan, maka pemulangan itu dilakukan lewat Beirut. Hal ini dilakukan karena situasinya semakin tidak kondusif di sana,” ujar Tatang.
Tatang menambahkan dari data sementara, jumlah total WNI yang tersisa di Damaskus adalah 590 orang di Damaskus dan sedang dalam proses menuju Beirut. Sebagian besar WNI yang bekerja di Suriah adalah pembantu rumah tangga, yang menurut Tatang, ada juga yang ikut majikannya mengungsi ke negara-negara sekitar Suriah.
“Dari data kita, yang sudah dipulangkan itu ada 4.865 orang dan sekarang ada 590 orang yang sedang dalam proses pemulangan dan berada di Damaskus dan Beirut. Kalau perkiraan sebelumnya kan 12.600 orang,” ujarnya.
“Kemungkinan besar juga banyak mereka yang dibawa oleh majikannya untuk mengungsi ke daerah-daerah perbatasan atau ke negara lain. Karena kita juga mendapat beberapa laporan dan menangani tenaga kerja Indonesia (TKI) negara-negara tetangga Suriah yang dibawa keluar oleh majikannya.”
Tatang menambahkan ada juga kendala berkaitan dengan izin meninggalkan negara, sebab di sana sistemnya adalah kafalah, yakni semua TKI harus mendapat surat persetujuan dari majikan untuk mendapat surat keluar.
“Tapi pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri terus melakukan pendekatan kepada pemerintahan Suriah dan dilakukan semaksimal mungkin,” ujar Tatang.
Pihak Kementrian Luar Negeri Indonesia, menurut Tatang, sudah bertemu langsung dengan Pemerintah Suriah terkait pemulangan WNI, dan berbincang dengan pemerintah di Lebanon dan Yordania terkait penampungan sementara WNI dari Suriah sebelum dipulangkan ke Indonesia.
Sementara itu, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah mempercepat proses pemulangan WNI yang masih berada di Suriah, mengingat situasi yang semakin tidak aman.
Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq kepada VOA mengatakan, selain Lebanon, tempat transit evakuasi juga perlu dipikirkan di negara-negara sekitar Suriah, seperti Turki.
“Pemerintah melalui Kementrian Luar Negeri perlu mengambil langkah-langkah progresif untuk evakuasi WNI yang ada di Suriah. Dan itu sedang dalam proses dan dikoordinasikan dengan beberapa perwakilan kita yang membuka penampungan sementara, diantaranya dengan Lebanon. Tapi karena konflik yang semakin meluas, harus dibuka kemungkinan Turki sebagai tempat transit evakuasi. Jadi prinsipnya harus di tempuh berbagai pintu untuk mempercepat evakuasi,” ujarnya.
Untuk sementara, menurut Tatang, WNI yang masih ditampung Perwakilan Republik Indonesia di ibukota Damaskus secara bertahap akan dipindahkan ke Beirut, Lebanon, sebelum kembali ke Indonesia.
“Kita sudah tangani sejak awal konflik di Suriah. Awal 2012 sampai saat ini sudah sekitar 5.000-an WNI kita pulangkan dari Suriah. Sejak 29 November karena penerbangan komersial dari Dank ke Damaskus dihentikan, maka pemulangan itu dilakukan lewat Beirut. Hal ini dilakukan karena situasinya semakin tidak kondusif di sana,” ujar Tatang.
Tatang menambahkan dari data sementara, jumlah total WNI yang tersisa di Damaskus adalah 590 orang di Damaskus dan sedang dalam proses menuju Beirut. Sebagian besar WNI yang bekerja di Suriah adalah pembantu rumah tangga, yang menurut Tatang, ada juga yang ikut majikannya mengungsi ke negara-negara sekitar Suriah.
“Dari data kita, yang sudah dipulangkan itu ada 4.865 orang dan sekarang ada 590 orang yang sedang dalam proses pemulangan dan berada di Damaskus dan Beirut. Kalau perkiraan sebelumnya kan 12.600 orang,” ujarnya.
“Kemungkinan besar juga banyak mereka yang dibawa oleh majikannya untuk mengungsi ke daerah-daerah perbatasan atau ke negara lain. Karena kita juga mendapat beberapa laporan dan menangani tenaga kerja Indonesia (TKI) negara-negara tetangga Suriah yang dibawa keluar oleh majikannya.”
Tatang menambahkan ada juga kendala berkaitan dengan izin meninggalkan negara, sebab di sana sistemnya adalah kafalah, yakni semua TKI harus mendapat surat persetujuan dari majikan untuk mendapat surat keluar.
“Tapi pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri terus melakukan pendekatan kepada pemerintahan Suriah dan dilakukan semaksimal mungkin,” ujar Tatang.
Pihak Kementrian Luar Negeri Indonesia, menurut Tatang, sudah bertemu langsung dengan Pemerintah Suriah terkait pemulangan WNI, dan berbincang dengan pemerintah di Lebanon dan Yordania terkait penampungan sementara WNI dari Suriah sebelum dipulangkan ke Indonesia.
Sementara itu, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah mempercepat proses pemulangan WNI yang masih berada di Suriah, mengingat situasi yang semakin tidak aman.
Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq kepada VOA mengatakan, selain Lebanon, tempat transit evakuasi juga perlu dipikirkan di negara-negara sekitar Suriah, seperti Turki.
“Pemerintah melalui Kementrian Luar Negeri perlu mengambil langkah-langkah progresif untuk evakuasi WNI yang ada di Suriah. Dan itu sedang dalam proses dan dikoordinasikan dengan beberapa perwakilan kita yang membuka penampungan sementara, diantaranya dengan Lebanon. Tapi karena konflik yang semakin meluas, harus dibuka kemungkinan Turki sebagai tempat transit evakuasi. Jadi prinsipnya harus di tempuh berbagai pintu untuk mempercepat evakuasi,” ujarnya.
