Tautan-tautan Akses

Kasus Hukum Trump di Georgia: Jaksa Minta Perlindungan Bagi Juri


Mantan Presiden AS Donald Trump hadir dalam sebuah acara kampanye di Erie, Pennsylvania, pada 29 Juli 2023. (Foto: Reuters/Lindsay DeDario)
Mantan Presiden AS Donald Trump hadir dalam sebuah acara kampanye di Erie, Pennsylvania, pada 29 Juli 2023. (Foto: Reuters/Lindsay DeDario)

Jaksa di negara bagian Georgia yang mengajukan dakwaan terhadap mantan Presiden Donald Trump dan belasan orang lain yang melakukan upaya ilegal untuk membatalkan hasil pemilu tahun 2020 di negara bagian itu, meminta hakim untuk mengambil serangkaian langkah guna melindungi para juri dalam kasus tersebut.

Langkah pencegahan yang dilakukan Jaksa Wilayah Fulton County Fani Willis ini dilakukan setelah para grand jury yang mengembalikan 41 dakwaan terhadap Trump dan 18 dakwaan lainnya, menjadi sasaran pelecehan ketika informasi diri mereka dipasang di dunia maya. Hal itu mencerminkan sikap yang sangat terpolarisasi seputar kasus pidana Trump.

Dalam mosi yang diajukan pada hari Rabu (6/9), Willis menulis bahwa informasi anggota-anggota grand jury itu dipasang di dunia maya “dengan maksud untuk melecehkan dan mengintimidasi mereka.” Mosi itu juga menyatakan informasi pribadi Willis, keluarga dan stafnya juga telah dipasang di dunia maya. Informasi itu dipenuhi berbagai komentar “yang menghina dan rasis.”

Kamera berita – video dan foto – seringkali diizinkan berada di dalam ruang sidang selama proses persidangan di Georgia, namun mereka secara rutin diinstruksikan untuk tidak memperlihatkan para juri. Selama proses pemilihan juri, calon juri biasanya disebut berdasarkan nomor, bukan nama.

Willis meminta Hakim Pengadilan Tinggi Fulton County Scott McAfee untuk melarang para terdakwa, media berita atau siapa pun yang membuat atau menerbitkan gambar – termasuk foto, video dan gambar – juri atau calon juri. Ia juga minta hakim melarang publikasi informasi apapun yang dapat membantu mengidentifikasi para juri, “khususnya deskripsi fisik, nomor telpon, alamat, nama perusahaan atau kantor dan afiliasi keanggotaan.”

Jaksa distrik Fulton County Fani Willis menggelar konferensi pers terkait dakwaan terhadap Donald Trump di Atalnta, Georgia, pada 14 Agustus 2023. (Foto: Reuters/Elijah Nouvelage)
Jaksa distrik Fulton County Fani Willis menggelar konferensi pers terkait dakwaan terhadap Donald Trump di Atalnta, Georgia, pada 14 Agustus 2023. (Foto: Reuters/Elijah Nouvelage)

Sejumlah pakar hukum mengatakan merupakan hal standar dalam dakwaan di Georgia untuk mencantumkan nama dewan juri, sebagian karena hal ini memberi kesempatan kepada terdakwa untuk menantang komposisi grand jury. Jadi nama 23 juri yang mendengar bukti-bukti dari jaksa wilayah dan memberikan suara untuk menyetujui dakwaan itu dicantumkan dalam dokumen dakwaan.

Doxing

Namun karena langkah itu para juri dengan cepat menjadi korban “doxxing” – kependekan dari “dropping dox or documents” – yang mengacu pada pemasangan informasi tentang seseorang di dunia maya. Umumnya tindakan tersebut dilakukan untuk melecehkan, mengancam, mempermalukan atau membalas dendam.

“Dengan jelas hal ini dapat diperkirakan terjadi” pada para juri jika nama mereka dipublikasikan. Ini dinilai dapat membahayakan “kemampuan mereka untuk memutuskan permasalahan yang ada di hadapan mereka secara tidak memihak dan tanpa pengaruh dari luar,” sehingga mempengaruhi hak para terdakwa untuk mendapat keadilan dan ketidakberpihakan,” tegas Willis.

Mosi itu dilampirkan pada pernyataan tersumpah Kepala Kepolisian Atlanta Darin Schierbaum dan seorang penyelidik di kantor Willis.

Upaya Melindungi Juri Butuh Banyak SDM

Schierbaum mengatakan pemasangan rincian informasi anggota grand jury “memicu pelecehan dan kekerasan terhadap mereka,” dan bahwa departemennya bekerja sama dengan Kantor Sherrif Fulton County dan lembaga penegak hukum setempat untuk memastikan diambilnya langkah-langkah keamanan untuk melindungi para jury.

Upaya-upaya itu “membutuhkan pengabdian kapasitas yang sangat luar biasa dan merupakan beban tambahan pada sumber daya penegak hukum agar dapat tetap menyelesaikan tugas sipil mereka tanpa mengalami bahaya yang tidak perlu.”

Informasi tentang Willis dan para juri utama itu telah dipasang di jaringan “dark web,” bagian dari internet yang dikelola secara terenkripsi dan hanya dapat diakses dengan piranti khusus yang tidak memberikan identitas resmi, tulis penyidik jaksa wilayah Gerald Walsh.

Situs tempat informasi itu dipasang berada di Rusia, dan diketahui oleh otoritas federal “tidak kooperatif pada penegak hukum.” Pengguna yang memasang rincian informasi di situs itu juga telah memasang informasi serupa tentang jaksa, hakim, pegawai-pegawai federal dan keluarga mereka di negara-negara bagian lain, tambah Walsh. [em/jm]

Forum

XS
SM
MD
LG