Kantor kepresidenan Prancis pada Selasa (26/11) mengeluarkan bantahan tegas, bahwa Presiden Emmanuel Macron telah meramalkan pemerintahan Perdana Menteri Michel Barnier, akan segera jatuh karena mosi tidak percaya yang didukung oleh kelompok sayap kanan.
Dalam langkah yang sangat tidak biasa, kantor kepresidenan menggunakan akun resminya di X, @Elysee, untuk membantah berita yang dimuat di harian Le Parisien.
Kontroversi itu muncul sehari, setelah tokoh sayap kanan Prancis, Marine Le Pen mengancam akan mendukung mosi tidak percaya yang dapat menggulingkan pemerintahan Barnier, dalam kebuntuan mengenai anggaran.
Dia mengatakan setelah pembicaraan penting kedua belah pihak “bersikukuh” pada posisi mereka.
Le Parisien sebelumnya melaporkan, bahwa presiden mengatakan kepada para pembantu dekatnya di taman Istana Elysee pada Senin: “Pemerintah akan jatuh. Dia (Marine Le Pen) akan memberikan suara untuk mosi tidak percaya pada suatu saat, dan lebih cepat dari yang kita duga.”
Presiden pun berkomentar di X, yang mengatakan, “Elysee membantah pernyataan tersebut. Presiden republik bukanlah komentator peristiwa terkini. Pemerintah sedang bekerja dan negara membutuhkan stabilitas.”
Namun, editor politik Le Parisien, Marion Mourgue, menulis di X bahwa surat kabar tersebut “meneguhkan laporannya. Laporan tersebut telah diperiksa ulang dan dikonfirmasi oleh beberapa sumber.”
Ketegangan politik terjadi selama berbulan-bulan sejak Barnier yang berhaluan kanan menjadi perdana Menteri. Dia memimpin pemerintahan minoritas yang ditunjuk oleh Macron, setelah pemilihan umum musim panas ini. Perselisihan semakin memuncak terkait anggaran, yang belum disetujui oleh parlemen.
Pihak oposisi dari semua spektrum telah mengecam anggaran tersebut, yang mendorong Barnier untuk mempertimbangkan menggunakan senjata pasal 49 ayat 3 konstitusi, yang memungkinkan pemerintah untuk memaksakan undang-undang tanpa pemungutan suara di parlemen.
Namun, hal itu dapat mendorong Partai National Rally (RN) sayap kanan Le Pen untuk bekerja sama dalam aliansi dengan blok sayap kiri di parlemen, dan menerima cukup banyak pendukung untuk menggulingkan pemerintah dalam mosi tidak percaya.
Yang semakin memperumit situasi adalah, aturan konstitusional di Prancis bahwa harus ada jeda satu tahun antara pemilihan legislatif, yang berarti Macron tidak dapat mengadakan pemungutan suara hingga musim panas untuk menyelesaikan apa yang akan menjadi krisis politik besar. [ns/jm]
Forum