RANGOON, BURMA —
Pemerintah Burma berharap segera melakukan sebuah lompatan teknologi maju, dengan mengoperasikan kantor-kantor kementerian secara online dan mendekatkan diri dengan perkembangan pesat internet publik yang semakin canggih di negara itu. Beberapa kantor kementerian negara itu akan beroperasi secara online untuk pertama kalinya pekan ini.
Pemerintah Burma masih menjalankan operasinya dengan cara yang sama selama beberapa dekade, yaitu menggunakan buku-buku besar untuk mencatat data pernikahan, pajak usaha dan bahkan dokumen resmi internal. Tapi sistem berbasis kertas ini segera berakhir, karena kantor-kantor kementerian berupaya untuk beralih ke komputer.
Ini merupakan pekerjaan yang tidak mudah di negara, termasuk di ibukota Naypyitaw, di mana gedung-gedung pemerintah sebagian besar masih mengalami pemadaman listrik.
Myint Kyaw, direktur bagian informasi dalam Departemen Penerangan, bertanggung jawab atas program untuk membuat ke-36 kementerian beroperasi secara online, dengan situs-situs website mereka sendiri dan perangkat lunak administrasi, menjelang pemilu tahun 2015.
Ia mengakui tenggat waktu yang singkat telah membuatnya lebih sulit karena kebanyakan pegawai pemerintah tidak tahu bagaimana menggunakan komputer. Ia mengatakan orang-orang yang memahami penggunaan komputer, kebanyakan menghabiskan waktunya di situs facebook, cara yang tepat dan cepat untuk terhubung ke masyarakat umum.
“Karena begitu banyak orang dari negara kami yang menggunakan Facebook, maka cara yang sangat mudah untuk mendapatkan informasi adalah dengan menempatkan lebih banyak informasi sehingga mereka dapat menyebarkannya. Mereka dapat memberi kontribusi informasi pribadi dan informasi organisasi,” papar Myint Kyaw.
Facebook merupakan situs yang paling banyak digunakan untuk berkomunikasi online di Burma. Hanya kira-kira 1 persen dari penduduk Burma memiliki akses internet, tapi sebagian besar pengguna internet itu diyakini adalah pemilik akun Facebook. Partai-partai politik, wartawan dan bahkan juru bicara presiden Ye Htut berkomunikasi dengan masyarakat umum melalui Facebook.
Freedom House mengkategorikan internet di Burma sebagai "tidak bebas" tahun 2013, karena hambatan akses dan buruknya infrastruktur disebut sebagai masalah besar. Meskipun situs-situs yang sebelumnya diblokir kini telah dibuka kembali, dan hukuman maksimum untuk pelanggaran UU Elektronik telah berkurang dari 15 menjadi 7 tahun, para analis mengatakan pemerintah Burma masih jauh dari upaya menciptakan internet yang bebas.
Pemerintah mengantisipasi pengguna internet menjadi 30 juta, kira-kira separuh dari penduduk Burma, menjelang tahun 2015.
Pemerintah Burma masih menjalankan operasinya dengan cara yang sama selama beberapa dekade, yaitu menggunakan buku-buku besar untuk mencatat data pernikahan, pajak usaha dan bahkan dokumen resmi internal. Tapi sistem berbasis kertas ini segera berakhir, karena kantor-kantor kementerian berupaya untuk beralih ke komputer.
Ini merupakan pekerjaan yang tidak mudah di negara, termasuk di ibukota Naypyitaw, di mana gedung-gedung pemerintah sebagian besar masih mengalami pemadaman listrik.
Myint Kyaw, direktur bagian informasi dalam Departemen Penerangan, bertanggung jawab atas program untuk membuat ke-36 kementerian beroperasi secara online, dengan situs-situs website mereka sendiri dan perangkat lunak administrasi, menjelang pemilu tahun 2015.
Ia mengakui tenggat waktu yang singkat telah membuatnya lebih sulit karena kebanyakan pegawai pemerintah tidak tahu bagaimana menggunakan komputer. Ia mengatakan orang-orang yang memahami penggunaan komputer, kebanyakan menghabiskan waktunya di situs facebook, cara yang tepat dan cepat untuk terhubung ke masyarakat umum.
“Karena begitu banyak orang dari negara kami yang menggunakan Facebook, maka cara yang sangat mudah untuk mendapatkan informasi adalah dengan menempatkan lebih banyak informasi sehingga mereka dapat menyebarkannya. Mereka dapat memberi kontribusi informasi pribadi dan informasi organisasi,” papar Myint Kyaw.
Facebook merupakan situs yang paling banyak digunakan untuk berkomunikasi online di Burma. Hanya kira-kira 1 persen dari penduduk Burma memiliki akses internet, tapi sebagian besar pengguna internet itu diyakini adalah pemilik akun Facebook. Partai-partai politik, wartawan dan bahkan juru bicara presiden Ye Htut berkomunikasi dengan masyarakat umum melalui Facebook.
Freedom House mengkategorikan internet di Burma sebagai "tidak bebas" tahun 2013, karena hambatan akses dan buruknya infrastruktur disebut sebagai masalah besar. Meskipun situs-situs yang sebelumnya diblokir kini telah dibuka kembali, dan hukuman maksimum untuk pelanggaran UU Elektronik telah berkurang dari 15 menjadi 7 tahun, para analis mengatakan pemerintah Burma masih jauh dari upaya menciptakan internet yang bebas.
Pemerintah mengantisipasi pengguna internet menjadi 30 juta, kira-kira separuh dari penduduk Burma, menjelang tahun 2015.
