Kelompok yang dikenal sebagai Kampanye untuk Hentikan Robot Pembunuh mengatakan senjata mematikan dengan otonomi penuh yang dapat menyerang sasaran-sasaran terpilih tidak lagi berada dalam lingkungan fiksi ilmiah. Koalisi itu menyatakan ingin adanya tindakan pencegahan untuk melarang keberadaan robot-robot pembunuh itu. Para pakar pemerintah akan menghabiskan waktu dua minggu mendatang untuk mendiskusikan persoalan di pertemuan Konvensi PBB untuk Senjata Konvensional Tertentu.
Kampanye untuk Hentikan Robot Pembunuh – sebuah koalisi yang terdiri dari 65 LSM – mengatakan dunia sudah kehabisan waktu untuk mencegah sistem ini menjadi realitas yang berbahaya.
Salah satu penggagas kampanye, Richard Moyes, memperingatkan dnia bergerak mendekati situasi dimana kecerdasan mesin, ketimbang manusia, mungkin akan menjadi pembuat keputusan hidup dan mati di medan perang.
“Kita butuh keterlibatan manusia dalam proses ini dan keterlibatan manusia harus bersifat substansial yang memungkinkan semacam pertimbangan etis kemanusiaan dan keterlibatan moral kemanusiaan dengan keputusan untuk penggunaan kekuatan. Dari perspektif saya, saya rasa ii adalah risiko nyata dalam berpikir bahwa kekerasan dan membunuh manusia dapat menjadi urusan yang benar-benar bersih,” ujar Moyes. “Saya pikir … kita harus merasa sangat waspada dengan berpikir bahwa mesin dan komputer dapat memecahkan permasalahan itu.”
Salah satu penggagas kampanye Mary Wareham menyatakan pada VOA sistem persenjataan otonomi dengan tingkat kendali manusia yang semakin kecil saat ini digunakan dan dalam pengembangan oleh enam negara – Amerika Serikat, China, Israel, Korea Selatan, Rusia, dan Inggris. Ia mengatakan senjata buatan AS yang paling canggih.”
“Saya rasa semua negara itu telah menyatakan bahwa sistem senjata ini, sistem senjata dengan otonomi penuh, sistem senjuata otonomi yang mematikan, belum menjadi kenyataan,” ujar Wareham. “Ini adalah penolakan yang biasa kita dengar di ruangan; namun ada pengakuan ini adalah arah kemana pengembangan senjata itu.”
Human Rights Watch – salah satu penggagas asli kampanye ini – telah menyatakan sebelumnya bahwa pionir robot-robot pembunuh termasuk di antaranya drone bersenjata.
Kampanye ini menyatakan para pakar di pemerintahan telah membuat beberapa kemajuan dalam mengidentifikasi persoalan-persoalan utama terkait keprihatin mengenai otonomi dalam sistem persenjataan. Kampanye ini mengatakan 22 negara tengah menyerukan larangan terhadap senjata dengan otonomi penuh dan banyak negara sepakat kendali oleh manusia harus tetap ada pada sistem persenjataan masa depan.
Para aktivis mengatakan mereka merasa berbesar hati dengan meningkatnya jumlah negara yang telah menyatakan minat untuk menegosiasikan undang-undang internasional yang baru terkait robot-robot pembunuh. Kampanye itu menyatakan negara-negara yang menjadi anggotanya akan menyepakati perjanjian yang mengikat secara hukum “yang melarang pengembangan, produksi, dan penggunaan sistem persenjataan dengan otonomi penuh menjelang akhir tahun 2019.” [ww]
