Sedikitnya tiga orang tewas di Kaledonia Baru, kepulauan di Pasifik Selatan, setelah kerusuhan tiga hari berturut-turut di teritori Prancis itu.
Kekerasan tersebut dipicu oleh legislasi yang sedang diperdebatkan di parlemen Prancis. Menurut RUU tersebut, warga yang lahir di Prancis dan telah tinggal di Kaledonia Baru selama 10 tahun akan diizinkan memberikan suara dalam pemilihan lokal. Para pemimpin gerakan prokemerdekaan di kepulauan itu mengatakan RUU tersebut akan melemahkan hak suara warga pribumi, Kanak.
Sejumlah rumah dan tempat usaha dijarah dan dibakar di ibu kota Noumea, meskipun kehadiran pasukan keamanan ditingkatkan.
Pihak berwenang telah memberlakukan jam malam dan larangan berkumpul di tempat umum, sementara sedikitnya 130 orang telah ditangkap. Kekerasan itu juga mendorong penutupan sekolah-sekolah dan tempat-tempat usaha, serta bandara di sana.
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengadakan rapat darurat para menteri utama di Paris pada Rabu untuk membahas situasi di Kaledonia Baru. Ia menyerukan diakhirinya kekerasan dalam sepucuk surat kepada para pemimpin kepulauan itu. Ia juga menawarkan pembicaraan kepada faksi-faksi pendukung dan penentang kemerdekaan sebelum RUU reformasi pemilu itu diajukan untuk pemungutan suara akhir dalam sidang khusus kedua majelis di parlemen Prancis bulan depan.
Legislasi itu disetujui hari Rabu oleh Majelis Nasional dengan 351 suara mendukung berbanding 153 suara menolak.
Pemimpin prokemerdekaan, Daniel Goa mengutuk penjarahan itu pada hari Selasa dan menyerukan ketenangan. Tetapi ia mengatakan bahwa protes tersebut “mengungkapkan tekad generasi muda kita untuk tidak lagi membiarkan Prancis memerintah mereka.”
Prancis pada tahun 1988 setuju untuk memberi Kaledonia Baru otonomi dan kewenangan politik yang lebih besar dan untuk menyelenggarakan tiga referendum terkait status kepulauan tersebut. Para pemilih menyatakan menolak kemerdekaan di seluruh tiga referendum itu. [uh/ns]
Forum