Presiden Joko Widodo telah memantapkan rencana pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia ke Provinsi Kalimantan Timur. Dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8), Jokowi mengatakan lokasi tepatnya akan berada di Kabupaten Penajam Pasar utara dan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Ia menjelaskan, lokasi tersebut dipilih berdasarkan hasil kajian mendalam yang telah dilakukan oleh pemerintah secara intensif selama kurang lebih tiga tahun. Adapun salah satu penyebab dipilihnya lokasi tersebut adalah minimnya bencana alam.
“Kenapa di Kaltim? Risiko bencana minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung api dan tanah longsor. Yang kedua, lokasinya yang strategis, berada di tengah tengah Indonesia.Yang ketiga, berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Yang keempat, punya infrastruktur yang relatif lengkap. Dan yang kelima telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintahan seluas 180 ribu hektar,” ungkap Jokowi.
Jokowi pun kembali menegaskan pemindahan Ibu Kota negara ke Kaltim, dikarenakan beban DKI Jakarta yang sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa.
Selain itu, Jokowi juga menjelaskan bahwa beban Pulau Jawa sudah terlalu berat di mana sebanyak 54 persen total penduduk Indonesia tinggal di sini. Dengan ekonomi Indonesia yang cenderung berpusat di Jawa, Pulau Jawa akan semakin kelebihan beban jika ibu kota negara dipindahkan ke kawasan yang tetap berada di sekitar pulau itu.
“Kita tidak bisa terus menerus membiarkan beban Jakarta dan beban pulau Jawa yang semakin berat, dalam hal kepadatan penduduk. Kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah, dan polusi udara, dan air yang harus kita perbaiki. Dan ini bukan kesalahan pemprov DKI Jakarta, tapi terlebih karena besarnya beban yangg diberikan perekonomian Indonesia kepada Pulau Jawa dan Jakarta. Kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa yang terus meningkat, meskipun sejak 2001 sudah dilakukan otonomi daerah,” jelas Jokowi.
Ditambahkannya, total kebutuhan anggaran untuk ibu kota baru membutuhkan kurang lebih Rp466 trilliun. Sekitar 19 persen dana anggaran itu akan berasal dari APBN, sementara sisanya berasal dari KPBU dan investasi langsung swasta dan BUMN.
Setelah tidak menjadi ibu kota negara, kata Jokowi, Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan menjadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan dan pusat jasa, berskala regional dan global.
Untuk memantapkan langkah ini, Jokowi sudah mengirim surat kepada Ketua DPR RI. Pemerintah pun akan segera mempersiapkan RUU, untuk kemudian disampaikan ke DPR.
Dalam kesempatan yang sama Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menargetkan pada tahun 2020 pemerintah sudah menyelesaikan persiapan finalnya mulai dari masterplan, urban design, building design, sampai kepada dasar perundangan undangan terutama RUU dan juga persiapan lahan, sehingga tahap konstruksi pun sudah bisa dimulai.
“2020 akhir, sudah mulai konstruksi dan kami harap paling lambat 2024 proses pemindahan sudah dilakukan. Proses pemindahan ada tahapannya. Dan kami akan detailkan. 2024 adalah masa paling lambat kita sudah pindahkan pusat pemerintahan. Yang dipindahkan ini pusat pemerintahan. Sedangkan ibu kota dalam bayangan kita semua adalah Jakarta yang tetap didorong sebagai pusat bisnis dan keuangan berskala internasional, “ ungkap Bambang.
Sementara Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menyatakan pemda setempat dan masyarakat telah siap melakukan dan menyambut persiapan pemindahan ibu kota negara baru ini. Untuk tahap awal, pihaknya akan berkoordinasi dengan Walikota Samarinda, Balikpapan, dan Bupati PPU dan Kukar. Menurutnya hal ini akan membawa dampak positif bukan hanya untuk provinsi yang dipimpinnya. Namun untuk semua Provinsi di Kalimantan dan untuk wilayah Indonesia bagian tengah ke timur.
Terkait kekhawatiran spekulan yang muncul, ia memastikan bahwa hal itu tidak akan terjadi. Karena tanah yang akan digunakan adalah Tanah milik pemerintah.
“Bagaimana dia mau naikkan itu milik negara. Kalau dia ada spekulan, rugi sendiri. Karena pasti tidak akan diberikan penghargaan atau diganti. Karena itu bukan milik pribadi,” jelas Isran.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, meski nantinya sudah tidak menjadi ibu kota negara, Jakarta akan terus didorong menjadi simpul kegiatan perekonomian global. Menurutnya tidak ada pergeseran dalam hal itu.
Anies tetap fokus untuk membangun DKI Jakarta dengan total anggaran Rp571 trilliun.
“Bulan Februari lalu kita sudah bahas bahwa pembangunan Jakarta harus dilakukan percepatan. Kita menargetkan sampai 2030. Pembangunan itu ada yang dari swasta, APBN, APBD, ada yang KPBU itu sudah dibahas. Jakarta rencana pembangunan tetap jalan dengan atau tanpa pusat pemerintahan di Jakarta itu jalan terus,” ungkap Anies.
Adapun fokus untuk pembangunan Jakarta dalam 10 tahun ke depan menurut Anies adalah pembangunan perumahan, danpembangunan transportasi umum massal, seperti kereta api, LRT, MRT, dan bis. Anie juga menjanjikan akan membangun jaringan utilitas, jaringan pembuangan air dan jaringan air bersih. [gi/ab]
