Presiden Joko Widodo mengungkapkan perbaikan situasi pandemi COVID-19 nyatanya belum berdampak signifikan terhadap pemulihan ekonomi khususnya di kawasan Asia Pasifik.
Selain pandemi, ujar Jokowi, perubahan iklim dan perang antara Rusia dan Ukraina, ikut mempersulit usaha itu.
“Ekonomi sejumlah negara Asia Pasifik belum pulih, masih di bawah tingkat pra pandemi. Tujuh puluh persen dari total pengangguran baru terjadi di kawasan kita, dan 85 juta penduduk kembali masuk ke jurang kemiskinan ekstrem,” ungkap Jokowi dalam sambutannya pada pembukaan Komite Ekonomi Sosial PBB untuk Asia-Pasifik (United Nation ESCAP/UNESCAP) secara virtual dari Istana Merdeka, Senin (23/5).
Dengan berbagai tantangan berat ini, IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi kawasan itu turun menjadi 4,9 persen pada tahun ini. Lembaga itu juga memperkirakan inflasi naik 2,8 persen menjadi 8,7 persen. Pencapaian target-target pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) juga diprediksi akan semakin tertunda hingga 2065 mendatang.
“Dan menurut global climate risk index, 6 dari 10 negara paling terdampak perubahan iklim dalam jangka panjang ada di Asia Pasifik,” tuturnya.
Menjawab berbagai tantangan tersebut, Jokowi memaparkan sejumlah pandangannya. Pertama, katanya, penanganan pandemi harus terus dilanjutkan, dan kesenjangan vaksinasi di kawasan itu harus di tutup, mengingat kawasan mash memiliki negara dengan pencapaian vaksinasi tertinggi dan terendah di dunia.
“Keberhasilan vaksinasi menentukan reaktivasi ekonomi nasional dan konektivitas dengan perekonomian dunia. UNESCAP dapat mendukung terbentuknya jaringan fasilitas produksi dan distribusi vaksin regional, mengatasi tantangan logistik dan mempersingkat rantai pasokan,” jelasnya.
Terkait dengan target SDGs yang diperkirakan semakin molor, Jokowi pun meminta UNESCAP memperkuat pendanaan SDGs di Asia Pasifik. Asian Development Bank (ADB), ujar Jokowi, memperkirakan kebutuhan untuk mencapai target SDGs di kawasan mencapai 1,5 triliun dolar AS, sementara ketersediaan pendanaan global hanya 1,4 triliun dolar AS.
“Kesenjangan besar ini harus ditutup, investasi sektor swasta harus didorong. Meskipun Asia Pasifik merupakan kawasan terbesar bagi penanaman modal asing, inbound dan outbound, nilai investasi ke kawasan sendiri masih kecil. UNESCAP perlu mendorong penguatan investasi intra kawasan, mendukung kemudahan berusaha, promosi dan business matching di antara negara anggota. Pendanaan inovatif perlu terus dimajukan, kolaborasi UNESCAP dengan ADB dan lembaga pendanaan lainnya sangat diharapkan,” jelasnya.
Indonesia sendiri, kata Jokowi, terus berupaya untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan ini, seperti memajukan berbagai pendanaan inovatif, green Sukuk dan ekonomi karbon karena pertumbuhan hijau adalah masa depan bersama. Green Sukuk adalah instrumen keuangan inovatif berbasis syariah untuk mendukung komitmen Indonesia dalam memerangi perubahan iklim.
Dilema Pemerintah
Ekonom CELIOS Bhima Yudhistira mengungkapkan Indonesia sebagai negara dengan basis komoditas menghadapi pilihan yang sulit untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Pasalnya setiap harga komoditas naik, maka otomatis devisa ekspor pun akan naik secara signifikan.
Namun, pada saat yang bersamaan krisis iklim pun akan semakin parah. Maka dari itu, Bhima menyarankan pemerintah untuk lebih jeli dan bijak memikirkan dampak jangka panjang dari kebijakan yang diambil.
“Ini artinya ada dilema antara mengejar devisa ekspor dengan lebih memprioritaskan industri atau pun sektor yang lebih ramah lingkungan. Tapi yang perlu dipelajari adalah jangan terlena dengan booming komoditas yang sesaat, karena arah pasca pandemi adalah energi terbarukan, mobil listrik. Jadi kalau Indonesia masih mengekspor komoditas mentah, atau olahan primer maka tidak akan dilirik oleh negara-negara maju sebagai tempat investasi yang kompetitif ke depannya,” ungkapnya kepada VOA.
Bhima menjelaskan bahwa dengan berbagai tantangan yang ada pemulihan ekonomi di kawasan tidak akan merata, mengingat perbedaan basis pertumbuhan ekonomi dan geopolitik di masing-masing negara. Meski begitu, menurutnya, pemulihan ekonomi di negara berkembang akan lebih cepat dibandingkan dengan negara maju apalagi saat ini negara-negara maju tersebut dihadapkan dengan inflasi yang tinggi, dan pertumbuhan ekonomi rendah.
“Maka arus modal secara global, relokasi perusahaan akan mencari negara berkembang. Ini salah satu yang terjadi sekarang, ada peralihan modal masuk ke negara-negara berkembang untuk investasi langsung, investasi jangka panjang. Itulah yang membuat daya saing pasca pandemi dan juga kenaikan pertumbuhan di negara-negara berkembang khususnya di Asia Pasifik seperti Vietnam, Indonesia, Malaysia itu akan jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara maju,” pungkasnya. [gi/ab]
