Presiden Joko Widodo meminta para menteri mencari berbagai alternatif pembiayaan pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Setidaknya, kata Jokowi dibutuhkan investasi sebesar Rp476 triliun untuk membangun jalan tol sepanjang kurang lebih 2.765 km ini. Namun, dari total investasi itu yang sudah masuk, masih ada kekurangan sebesar Rp 386 triliun,
Jokowi tidak ingin pembangunan infrastruktur tersebut membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Saya minta ini betul-betul dikalkulasi kelayakan finansialnya juga mungkin opsi-opsi untuk tambahan ekuitas dalam melanjutkan proyek ini. Saya minta ada terobosan sumber-sumber pembiayaan alternatif untuk mengurangi beban ekuitas dari penyertaan modal negara (PMN) dan juga tidak tergantung dari APBN. Ini yang saya kira perlu digarisbawahi,” ungkap Jokowi dalam Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Selasa (7/7).
Proyek strategis nasional ini sangat penting, dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. Dengan adanya jalan tol ini, yang diharapkan rampung pada 2024, Jokowi yakin bisa mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di wilayah Sumatera.
“Sehingga di sana akan ada efisiensi, waktu tempuh dan bisa meningkatkan multiplier effect dua sampai tiga lipat terhadap PDB,” imbuhnya.
Dalam kesempatan ini, Jokowi juga menyinggung pembangunan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) yang memiliki berbagai hambatan di lapangan yang masih belum menemukan solusi, seperti proses pembebasan lahan dan pengembalian dana talangan tanah yang juga terhambat hanya karena urusan administrasi. Menurutnya, permasalahan administrasi seperti ini seharusnya bisa diselesaikan dengan cepat dan tidak berulang terjadi.
“Saya melihat ini banyak kendala aturan teknis dan prosedur administrasi yang terus berulang-ulang kita alami dan tidak ada penyelesaian secara permanen. penyelesaiannya secara kasus per kasus. tidak kita buat regulasi yang sederhana, yang ringkas, yang cepat sebetulnya solusinya itu,” jelasnya.
Pembangunan Tol Trans Sumatera Terkendala Dana
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengakui pembangunan jalan tol Trans Sumatera ini memang terkendala masalah dana. Ia menjelaskan, Kementerian PUPR baru mendapatkan dana sebesar Rp113 triliun - Rp72,2 triliun dari perbankan, Rp21,6 triliun dari pemerintah dan sebesar Rp19,6 triliun dari penyertaan modal negara (PMN).
“Sehingga masih dibutuhkan anggaran Rp387 triliun untuk menyelesaikan seluruhnya,” ujar Basuki. Pernyataan Basuki ini berbeda dengan Jokowi. Jokowi mengatakan, jalan tol itu membutuhkan dana Rp 476 triliun, dan masih kekurangan Rp 368 triliun.
Terkait berbagai opsi pendanaan, Basuki menjelaskan hal tersebut masih akan dibicarakan oleh Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menko Maritim dan Investasi dan Menko Perekonomian. Namun, alternatif yang dimungkinkan adalah penerbitan surat utang atau bond jangka panjang dengan jaminan pemerintah.
Lebih lanjut, Basuki menjelaskan dari 2.800-an kilometer, baru 393 kilometer atau sekitar 14 persen Tol Trans Sumatra yang sudah beroperasi. Sementara, 1.194 kilometer atau sekitar 41 persen masih dalam pembangunan. "Kita ingin menyelesaikan sampai dengan tahun 2024," tuturnya.
Sementara itu, terkait pembangunan jalan tol Cisumdawu, Basuki mengaku masih terkendala pembebasan lahan hingga saat ini. Presiden Jokowi, kata Basuki sudah menugaskan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) untuk menyelesaikan permasalahan ini.
“Jadi tidak ada masalah pendanaan, yang ada hanya pembebasan lahan. Bapak menteri ATR ditugaskan akan menangani karena bukan hanya harga, tapi juga ada masalah regulasi dan hukum. Jadi nanti ada tindakan dari ATR. Semua kewenangan dan tanggung jawab tanah ada di ATR,” jelasnya.
Jalan tol Cisumdawu ini akan membentang sepanjang 60 kilometer, di mana 27,62 kilometer di antaranya dikerjakan dengan dukungan pemerintah, sementara sisanya akan dikerjakan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), yakni PT Citra Karya Jabar. [gi/ab]
