Presiden Joko Widodo mengatakan sebanyak 99 persen karhutla disebabkan oleh ulah manusia baik disengaja maupun tidak disengaja. Menurutnya, motifnya hanya satu yakni ekonomi.
“Karena saya tahu bahwa pembersihan lahan itu lewat pembakaran adalah cara yang paling murah tapi ini sudah harus dimulai edukasi kepada masyarakat, kepada perusahaan korporasi. Ini harus ditata ulang kembali cari solusi agar korporasi dan masyarakat membuka lahannya tidak dengan cara membakar,” ujarnya dalam acara Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2021, di Istana Negara, Senin (22/2),
Lanjutnya, upaya pencegahan karhutla perlu diprioritaskan karena apabila terlambat akan sangat sulit untuk memadamkan api yang sudah terlanjur membesar. Manajemen di lapangan, kata Jokowi,juga harus terkonsolidasi dan terorganisir dengan baik, sehingga misalnya apabila ada api sedikit saja, bisa segera dipadamkan.
Semua pihak terkait, ujarnya, harus dilibatkan untuk melakukan deteksi dini terhadap daerah rawan yang mempunyai banyak titik api atau hot spot.
“Hati-hati begitu kebakaran meluas itu. Kerugian tidak hanya juta atau miliar saya pastikan larinya pasti ke angka triliun. Ini hati-hati. Belum kerusakan ekologi ekosistem kita. Yang kedua infrastruktur monitoring dan pengawasan harus sampai tingkat bawah,” jelasnya.
Ia pun kembali menegaskan kepada pejabat-pejabat terkait, apabila tidak mampu menjalankan tugasnya untuk mengawasi dan menangkap pihak yang melakukan Karhutla, maka akan dicopot dari jabatannya.
“Jadi kalau di wilayah saudara-saudara ada kebakaran dan membesar dan tidak tertangani dengan baik aturan mainnya tetap sama belum saya ganti. Saya kira masih ingat semuanya kalau yang ikut rutin tiap tahun pertemuan dengan saya pasti semuanya masih ingat yaitu dicopot yaitu diganti, jelas?,” tuturnya.
Meskipun sebagian besar wilayah Indonesia dilaporkan masih akan mengalami curah hujan tinggi hingga April, ]berdasarkan laporan yang ada per akhir Januari 2021 karhutla masih terjadi di beberapa wilayah Riau, contohnya, mengalami 29 karhutla, sementara Kalimantan Barat mengalami 52 karhutla. Karhutla ini juga mengganggu lalu lintas udara karena asap yang ditimbulkannya.
“Saya ingat betul di 2015. Saya mau ke Riau, Pekanbaru turunnya di Padang, seingat saya mungkin delapan jam saya lewat darat. Saya juga ingat di tahun 2015 waktu saya akan ke Pulang Pisau di Kalimantan Tengah saya turun di Kalimantan Selatan di Banjarmasin lewat darat, seingat saya berapa, empat jam. Ini jangan sampai kejadian lagi, ”jelasnya.
Karhutla Coreng Nama Indonesia di Tingkat Internasional
Kejadian Karhutla yang cukup besar di tahun 2015, kata Jokowi, cukup mencoreng nama baik di Indonesia di mata internasional. Tidak jarang negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura melayangkan nota protes kepada Indonesia akibat terdampak asap yang mencemari wilayah udara mereka.
“Ini malu di ASEAN Summit pertemuan negara-negara Asean. Ada satu dua tiga negara yang membicarakan lagi mengenai ini. (Tapi) dalam lima tahun ini sudah nggak ada, jangan sampai dibuat ada lagi. Saya titip itu. Malu kita. Dipikir kita gak bisa menyelesaikan masalah ini, bisa! Tadi sudah disampaikan Pak Menkopolhukam sudah turun 88 persen kalau bisa ditingkatkan lagi dari angka itu,” tegasnya.
Selain melakukan pencegahan, mantan wali kota Solo ini juga meminta penegakan hukum yang tegas tanpa kompromi terhadap pelaku karhutla, agar bisa menimbulkan efek jera. Ia tidak mau karhutla meningkat karena tidak ada sanksi yang tegas dari aparat penegak hukum.
“Saya kira Kapolri sudah tahu lah apa yang harus dilakukan di sini karena kita sudah pengalaman kemarin-kemarin melakukan penegakan hukum yang tegas kepada siapapun yang melakukan pembakaran hutan dan lahan baik itu di konsesi milik korporasi, milik perusahaan maupun di masyarakat,” pungkasnya.
Kejadian Karhutla Turun 88 Persen
Dalam kesempatan yang sama, Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan memang kejadian karhutla pada tahun 2015 sangat besar hingga mencapai 2,61 juta hektar. Akibatnya, Indonesia menerima protes dari negara tetangga seperti Singapura. Negara ini juga sampai mengeluarkan Undang-Undang (UU) Anti-Polusi Lintas Perbatasan (Transboundary Haze Pollution Act) yang bisa menangkap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Indonesia yang asapnya masuk ke Singapura.
“Tetapi sejak tahun 2016 meskipun undang-undang itu ada, protes-protes dari luar negeri maupun dari dalam negeri tidak lagi banyak karena terjadi perbaikan perbaikan yang sangat signifikan,” ungkap Mahfud.
Tercatat, pada tahun 2019 luas karhutla yang terjadi mencapai 1,592 juta hektar. Namun pada tahun 2020 luas karhutla tercatat hanya 296.942 hektar, turun 82 persen dibandingkan tahun 2019.
“Jika dibandingkan dengan kebakaran hutan tahun 2015, berarti menurun sebesar 88,63 persen,” jelasnya.
Meski sudah menurun, kata Mahfud, upaya pencegahan karhutla harus tetap dilakukan dengan berbagai cara, yakni deteksi dini hotspot dan firespot, monitoring rutin dan patroli terpadu, penataan pengelolaan ekosistem gambut dengan pengendalian hidrologi, pengendalian dan pemadaman segera di setiap titik api yang muncul sehingga tidak menjadi besar.
Selain itu, katanya, pemerintah perlu melakukan penetapan siaga darurat lebih dini, peningkatan koordinasi, penyiapan sarana dan prasarana dan pelibatan masyarakat; mencari solusi permanen untuk kebakaran hutan dan lahan yang bermotif ekonomi; dan menegakkan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. [gi/ab]
