Presiden Jokowi Widodo menyampaikan seruan agar seluruh negara anggota G20 memperkuat arsitektur kesehatan global ini dalam sesi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang membahas ekonomi dan kesehatan global, di La Nuvola, Roma, Italia, Sabtu (30/10).
"Demi membangun dunia yang lebih tahan terhadap pandemi dan berbagai guncangan ke depan, Indonesia mengajak untuk memperkuat arsitektur kesehatan global," ungkap Jokowi.
Guna mewujudkan hal tersebut, tambah presiden, pertama kali harus disusun mekanisme penggalangan sumber daya kesehatan global, yang mencakup dana, vaksin, obat, alat kesehatan hingga tenaga kesehatan yang siap diterjunkan untuk membangun negara yang sedang mengalami krisis kesehatan.
"IMF (Dana Moneter Internasional.red)sudah memberikan contoh, tentang penggalangan sumber daya keuangan global untuk membantu negara yang mengalami krisis keuangan," jelasnya.
Ia menilai, dukungan keuangan internasional untuk isu kesehatan dan perubahan iklim sangat penting artinya. Kedua, Presiden menyerukan semua pemimpin negara yang hadir dalam KTT tersebut untuk menyusun standar protokol kesehatan global terkait dengan aktivitas lintas negara, termasuk di antaranya protokol kesehatan perjalanan antarnegara.
Ketiga, G20 harus menjadi bagian penting dari solusi untuk mengatasi kelangkaan dan kesenjangan vaksin, obat-obatan, dan alat-alat kesehatan esensial. Jokowi menekankan bahwa G20 harus mendukung diversifikasi produksi dan alih teknologi ke negara berkembang, kemudian mengeliminasi hambatan perdagangan bahan baku vaksin, dukungan terhadap TRIPS Waiver, dan terus meningkatkan berbagi dosis dan mendukung COVAX Facility.
"Proses penataan ulang arsitektur ketahanan kesehatan global ini harus inklusif, serta berpegang teguh pada prinsip solidaritas, keadilan, transparansi, dan kesetaraan," tegasnya.
Normalisasi Kebijakan Ekonomi
Selain ketahanan kesehatan dunia, Jokowi juga mendorong para pemimpin G20 untuk mempercepat pemulihan ekonomi global yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Menurutnya, G20 perlu menjadi katalis bagi koordinasi menuju normalisasi kebijakan ekonomi, setelah dalam dua tahun ini dunia menjalankan kebijakan “extra-ordinary” di bidang fiskal, moneter, dan sektor keuangan.
Kelompok negara dengan tingkat perekonomian terbesar di dunia ini juga harus menjadi katalis bagi dukungan likuiditas dan restrukturisasi utang bagi negara miskin, tambah Jokowi. Selain itu, juga bagi reaktivasi konektivitas global, khususnya sektor yang mengandalkan pergerakan manusia dan barang, seperti pariwisata dan manufaktur.
"Kerja sama inovasi, teknologi digital dan teknologi hijau, serta peningkatan investasi bagi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, dan dukungan kemitraan global bagi pembangunan negara berkembang," tandasnya.
Forum Kerja Sama
Selain Indonesia, Amerika Serikat (AS) juga menyerukan pentingnya melakukan penggalangan sumber daya kesehatan berupa dana, obat, vaksin, alat kesehatan hingga tenaga kesehatan yang akan diterjunkan untuk membantu negara yang sedang mengalami krisis kesehatan di masa yang akan datang
Menteri Keuangan AS Janet Yellen dan Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani, dalam sebuah pernyataan mengatakan pihaknya meminta dukungan untuk meluncurkan sebuah forum kerja sama agar penggalangan sumber daya kesehatan global ini bisa dibentuk.
“Krisis keuangan global menunjukkan perlunya memperkuat kerjasama ekonomi internasional dan mendorong penunjukkan G20 sebagai forum utama kerjasama itu. Kami sangat mendukung peluncuran forum di mana para menteri kesehatan dan keuangan dapat mulai bekerja untuk memfasilitasi kerjasama global dan mengkoordinir pencegahan, deteksi, berbagi informasi dan jika diperlukan, memberikan tanggapan,” demikian petikan pernyataan Yellen dan Sri Mulyani.
Forum tersebut, tambah Yellen dan Sri Mulyani, akan menanggapi seruan dari banyak sekali badan independen, termasuk Panel Independen pada level tertinggi, untuk mendorong keterlibatan strategis antar-menteri kesehatan dan keuangan. Forum ini juga akan meningkatkan dan memberdayakan upaya Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan juga organisasi lainnya untuk menyediakan dukungan politik untuk rekomendasi-rekomendasi tentang pembuatan dan penerapan standar terbaik.”
Hingga laporan ini disampaikan belum ada konfirmasi apakah usul pembentukan mekanisme pembiayaan yang diusulkan menteri keuangan Amerika dan Indonesia itu disetujui atau tidak. [gi/em]
