Presiden Joko Widodo mengindikasikan kebijakan PPKM Darurat akan diperpanjang. Hal ini dikarenakan belum ada dampak yang siginifikan terhadap penurunan kasus harian corona di tanah air sejak kebijakan ini diterapkan pada 2 Juli lalu.
“Saya paham ada aspirasi masyarakat agar kegiatan sosial dan ekonomi bisa dilonggarkan. Hal semacam ini bisa dilakukan jika kasus penularan rendah, jika kasus kronis yang masuk rumah sakit juga rendah. Bayangkan kalau pembatasan ini dilonggarkan, kemudian kasusnya naik lagi, dan kemudian rumah sakit tidak mampu menampung pasien-pasien yang ada, ini juga akan menyebabkan fasilitas kesehatan kita menjadi collapse,” ungkap Jokowi dalam acara Pengarahan Kepala Daerah se-Indonesia secara virtual di Jakarta, Senin (19/7).
Lebih lanjut, Presiden mengatakan bahwa akhir pandemi COVID-19 belum bisa diprediksi karena munculnya varian delta dan juga varian baru lainnya yang menyebabkan pandemi bisa berlangsung lebih panjang daripada yang diperkirakan. Maka dari itu, ia meminta seluruh kepala daerah sebagai pemimpin di lapangan untuk bergerak lebih cepat, utamanya dalam menekan laju penularan di tengah-tengah masyarakat.
“Kita membutuhkan kepemimpinan lapangan yang kuat untuk menghadapi pandemi sekarang ini, kepemimpinan yang paham lapangan, yang bisa bergerak cepat dan responsif, dan kepemimpinan lapangan harus kuat di semua level pemerintahan, dari level atas sampai level kecamatan, tingkat kelurahan dan desa,” tuturnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menginstruksikan para kepala daerah untuk merangkul tokoh masyarakat seperti tokoh agama untuk sama-sama menggaungkan pentingnya penegakan protokol kesehatan kepada masyarakat. Ia yakin, apabila semua elemen masyarakat dilibatkan, maka masyarakat akan senantiasa menerapkan protokol kesehatan “5M” dalam masa pandemi ini.
“Kepemimpinan lapangan mulai dari kepala daerah, camat, kepala desa, dan lurah, termasuk di dalamnya adalah tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh sosial dan keagamaan di tingkat lokal ke bawah,” katanya.
Tempat Isolasi dan Rumah Sakit Darurat
Jokowi juga berpesan agar daerah menyiapkan sarana dan prasarana bagi pasien COVID-19 seperti tempat karantina mulai dari level kecamatan, obat-obatan dan kebutuhan lainnya agar warga yang terpapar COVID-19 bisa mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat. Lebih lanjut, Jokowi mengingatkan semua pemimpin daerah untuk menyiapkan rumah sakit cadangan maupun rumah sakit darurat agar semakin banyak pasien corona ditangani dengan baik.
“Jangan sudah penuh baru menyiapkan, akan terlambat. Saya minta terutama untuk urusan rumah sakit agar kita semuanya cek, kontrol lapangan, cek obatnya di rumah sakit, siap atau tidak, untuk berapa hari, berapa minggu, untuk berapa bulan. Kontrol dan cek oksigennya, siap tidak, untuk berapa hari atau berapa bulan, cek juga kapasitas bed occupancy ratio (BOR),” katanya.
Terkait ketersediaan tempat tidur, Jokowi meminta seluruh daerah untuk meningkatkan kapasitas di masing-masing rumah sakit. Ia masih melihat rumah sakit di daerah hanya mendedikasikan tempat tidur bagi pasien corona sampai level 20 persen. Dengan situasi darurat seperti ini, ia menginstruksikan agar seluruh rumah sakit bisa meningkatkan kapasitas BOR untuk pasien COVID-19 sampai 50 persen seperti yang dilakukan rumah sakit di wilayah DKI Jakarta.
Percepatan Bantuan Sosial
PPKM Darurat berdampak terhadap penurunan kegiatan ekonomi dan sosial. Alhasil banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian. Maka dari itu, Jokowi memerintahkan seluruh pemimpin daerah untuk mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sampai detik ini, realisasi penyerapan berbagai bantuan ini masih sangat rendah.
“Data yang saya terima untuk anggaran UMKM ada Rp13,3 triliun untuk seluruh daerah, artinya 514 kabupaten/kota dan provinsi. Dari Rp13,3 triliun, yang dipakai baru Rp2,3 triliun. Padahal kita saat ini butuh sekali, rakyat butuh sekali, rakyat menunggu, sehingga saya minta ini agar segera dikeluarkan,” jelasnya.
Anggaran perlindungan sosial sejumlah Rp12,1 triliun, kata Jokowi, baru terserap Rp2,3 triliun. Sementara itu, dana bantuan langsung tunai (BLT) Desa yang mencapai Rp28 triliun, baru terserap 25 persen atau Rp5,6 triliun.
“Ini yang saya minta semuanya dipercepat. Sekali lagi dengan kondisi seperti ini percepatan anggaran sangat dinanti oleh masyarakat,” pungkasnya. [gi/ka]
