Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Sirmadji Tjondropragolo menerjunkan tim khusus untuk menyelidiki dugaan kejanggalan penghitungan suara di 17 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Sampang, serta indikasi adanya kecurangan di Kabupaten Bangkalan, Madura.
Sirmadji menyatakan, riwayat Pilkada Gubernur Jawa Timur sebelumnya yang berakhir pada proses hukum di Mahkamah Konstitusi, disebabkan adanya kecurangan yang masif dilakukan di Madura, sehingga perlu adanya pengawalan dan pengawasan terhadap suara Jokowi-JK di daerah itu.
“Kita kemarin sudah menerjunkan tim untuk melakukan investigasi, sebetulnya bukan hanya khusus untuk 17 TPS itu, tetapi lebih luas dari itu memang di 2 Kabupaten yaitu di Bangkalan dan Sampang, ini ada ketidakberesan itulah, diindikasikan ada ketidakberesan yang menyangkut pelaksanaan, kecuranganlah, ada mark up-lah, ada ini ada itu,” kata Sirmadji.
Calon Presiden nomor urut 2, Joko Widodo mendatangi kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, untuk melihat secara langsung proses penghitungan suara berbasis formulir C1. Joko Widodo menegaskan keyakinannya, bahwa suara yang diraih sama dengan hasil hitung cepat oleh sebagian besar lembaga survei.
“Saya tadi melihat hasil quick count yang ada dengan hasil yang tadi dihitung di ruangan rekapitulasi juga sama dan tidak berubah sama sekali, hanya berubah nol koma nol sekian persen, saya kira ini dapat dikatakan hasilnya persis sama dengan quick count. Oleh sebab itu jangan ada yang meleng, tetap harus kita awasi, tetap harus kita jaga, tetap harus kita kawal, tetap harus kita pantau, agar hasil-hasil yang ada ini nanti final di KPU,” kata Joko Widodo.
Selain meminta para kader partai pendukung, relawan serta simpatisan untuk mengawal proses penghitungan agar tidak terjadi manipulasi dan kecurangan, Joko Widodo juga meminta para pendukungnya menjunjung tinggi kejujuran untuk meraih sebuah kemenangan.
“Saya hanya titip, agar hasil yang sudah ada ini dikawal, agar diawasi, agar terus dipantau, agar terus dilihat, supaya hasil yang ada ini betul-betul tidak berubah satu suara pun. Kita tidak ingin satu suara pun hilang dari kita. Kalau angkanya itu kita harus pertahankan angka yang ada itu tetap itu, dengan sebuah kejujuran yang kita punyai. Kita tidak ingin menambah, tidak. Kita hanya ingin agar suara yang kita peroleh itu adalah sebuah suara hasil dari sebuah tindakan yang jujur,” lanjutnya.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Sirmadji Tjondropragolo menambahkan, pihaknya akan menyiapkan langkah hukum, bila didapati bukti serta saksi yang menguatkan telah terjadinya pelanggaran Pemilu berupa penggelembungan suara maupun kecurangan, yang merugikan pasangan Jokowi-JK.
“Itu semua nanti hasilnya seperti apa, akan di report ke tim hukum, kita kan punya tim hukum yang membuka pengaduan dan lain sebagainya, lalu langkahnya seperti apa itu akan disesuaikan dengan kasusnya,” kata Sirmadji.
