Badan Pengawas Nuklir Jepang, Rabu (18/5), menyetujui rencana operator pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Fukushima yang rusak untuk melepaskan air limbah radioaktif ke laut tahun depan. Badan tersebut menyatakan, air limbah itu telah diolah dengan metode yang aman dan berisiko minimal bagi lingkungan.
Rencana tersebut diajukan oleh Tokyo Electric Power Company Holdings Desember lalu berdasarkan keputusan pemerintah tahun 2021 untuk melepaskan air limbah sebagai langkah yang diperlukan untuk pembersihan dan penonaktifan PLTN itu.
Gempa hebat dan tsunami pada tahun 2011 menghancurkan sistem pendingin PLTN Fukushima, menyebabkan kehancuran tiga reaktor dan pelepasan sejumlah besar radiasi. Air yang telah digunakan untuk mendinginkan ketiga inti reaktor yang rusak, yang tetap sangat radioaktif, telah bocor tetapi kemudian diamankan dan disimpan dalam tangki.
Masih ada kekhawatiran di kalangan masyarakat dan negara-negara tetangga akan potensi bahaya kesehatan dari pelepasan air limbah yang mencakup tritium -- produk sampingan dari produksi tenaga nuklir -- dan kemungkinan karsinogen pada tingkat tinggi.
Pemerintah dan TEPCO mengatakan lebih dari 60 isotop, kecuali tritium, yang kadarnya harus ditanggulangi, telah diturunkan sehingga memenuhi standar keamanan. Meski demikian, menurut mereka, tritium juga tergolong aman jika dicampur dengan air laut.
Para ilmuwan mengatakan dampak paparan dosis rendah isotop-isotop itu pada jangka panjang terhadap lingkungan dan manusia belum diketahui, dan bahwa tritium dapat memiliki dampak yang lebih besar pada manusia bila dikonsumsi melalui ikan daripada melalui air.
Berdasarkan rencana itu, TEPCO akan mengangkut air limbah yang telah diolah melalui pipa ke fasilitas pantainya, untuk kemudian dicampur dengan air laut. Dari sana, air akan memasuki terowongan bawah laut untuk dibuang pada titik sekitar satu kilometer dari PLTN itu untuk memastikan keamanan dan meminimalkan dampak pada penangkapan ikan lokal dan lingkungan, menurut TEPCO.
Rencana tersebut akan menjadi resmi setelah tinjauan publik selama 30 hari, formalitas yang diperkirakan tidak akan membatalkan persetujuan itu. [ab/ka]
