PM Jepang Shinzo Abe, Selasa (7/4), mendeklarasikan keadaan darurat selama sebulan untuk Tokyo dan enam prefektur lain untuk meningkatkan usaha mengendalikan penyebaran virus corona.
Abe mengatakan, negara itu tidak akan memberlakukan lockdown ala Eropa. Keadaan darurat hanya akan memungkinkan Gubernur Yuriko Koike dan pemimpin enam prefektur lain memberlakukan lebih banyak langkah terkait social distancing. Semua langkah-langkah itu akan berupa anjuran, dan tidak bisa ditegakkan dengan denda atau hukuman.
Mereka pada intinya bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang membatasi pergerakan orang di luar rumah dan menyerukan penutupan sejumlah lokasi bisnis.
Wabah COVID-19 kini merebak cepat di Jepang, dan mengancam kesehatan banyak orang, kehidupan sehari-hari mereka dan perekonomian negara. Abe mengatakan, ia berencana memberlakukan keadaan darurat selama sebulan, hingga 6 Mei.
Pengumuman Abe itu dikeluarkan menyusul peningkatan tinggi kasus baru virus corona di Tokyo. Hingga Senin, ada 1.116 kasus di kawasan metropolitan berpenduduk 14 juta orang itu. Dalam skala nasional, Jepang memiliki 3.906 kasus dan 91 kematian
Pemerintah Abe selama ini diyakini menunda pemberlakuan keadaan darurat karena khawatir itu akan merugikan perekonomian negara. Namun kekhawatiran akan wabah itu yang semakin meningkat membuat masyarakat dan para pakar medis mendukung pemberlakuan tindakan-tindakan yang lebih drastis.
Abe berulangkali mengatakan, lockdown ketat, seperti di Italia dan Prancis, di mana tak seorangpun dibolehkan ke luar rumah untuk alasan yang tidak penting, tidak perlu diberlakukan di Jepang. “Kita hanya bisa menganjurkan, namun ini berbeda dengan lockdown yang diberlakukan di Prancis dan negara-negara lain,” katanya.
Takahide Kiuchi, seorang pakar ekonomi di Nomura Research Institute, mengatakan, keadaan darurat akan sangat membatasi pergerakan warga Jepang, dan ini bisa mengakibatkan penurunan belanja konsumen hampir 23 miliar dolar, atau menurunkan Produk Demostik Bruto (PDB) tahunan sebesar 0,4 %. (ab/uh)
