Polisi antihuru-hara Hong Kong mendirikan blokade di sekitar kompleks parlemen kota itu hari Rabu (27/5), sementara para legislator bersiap-siap membahas rancangan undang-undang kontroversial yang akan membuat penghinaan terhadap lagu kebangsaan China sebagai suatu kejahatan.
Polisi mendirikan penghalang berisi air di sekitar kompleks untuk menjauhkan para demonstran, setelah muncul seruan pada malam sebelumnya agar mengepung kompleks tersebut untuk menggagalkan proses itu. Tetapi ribuan demonstran berkumpul di distrik bisnis kota itu seraya meneriakkan slogan-slogan prodemokrasi dan menghina polisi, yang menggunakan semprotan cabai untuk membubarkan demonstran.
Legislator Hong Kong sedang mengadakan debat kedua mengenai sebuah RUU yang menyatakan siapapun yang dengan sengaja menghina lagu kebangsaan dengan mencemooh atau dengan cara-cara lainnya, akan menghadapi ancaman hukuman tiga tahun penjara dan denda lebih dari 6.000 dolar.
Legislasi itu diajukan tahun lalu sebagai tanggapan atas para fans yang kerap mencemooh lagu kebangsaan “Mars Para Sukarelawan” dalam pertandingan sepak bola.
Pusat finansial global itu dilanda protes besar-besaran antipemerintah yang kerap diliputi kekerasan dalam semester terakhir 2019, yang pada awalnya dipicu oleh RUU ekstradisi yang kontroversial dan pada akhirnya berubah menjadi tuntutan bagi demokrasi yang lebih besar. Banyak warga Hong Kong yang khawatir otonomi mereka terus menerus dikikis oleh pemerintah pusat di China daratan yang semakin mencampuri urusan Hong Kong.
Debat mengenai RUU lagu kebangsaan bersamaan dengan usulan UU keamanan nasional yang diungkapkan pekan lalu dalam Kongres nasional China, yang akan mencegah dan menghukum pelaku tindakan “pemisahan diri, subversi atau aktivitas terorisme” yang mengancam keamanan nasional. Undang-undang ini juga akan membolehkan badan-badan keamanan nasional China untuk mendirikan kantor-kantor di Hong Kong.
Legislasi ini dikecam oleh kelompok-kelompok bisnis dan negara-negara Barat yang menyebutnya sebagai lonceng kematian bagi status Hong Kong di bawah konsep “satu negara, dua sistem.” Konsep ini ditetapkan setelah Inggris menyerahkan kontrol atas pusat finansial itu ke China pada tahun 1997. Undang-undang yang diusulkan itu terutama dikecam karena mengabaikan parlemen Hong Kong. [uh/ab]
