Senin, 19 Agustus di Istana Negara, Jakarta, Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet dengan melantik beberapa menteri dan kepala lembaga.
Para menteri dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Ketiga menteri yang dilantik yaitu, Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM); Rosan Perkasa Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Selain itu, Presiden Jokowi juga melantik Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52/M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Dia juga melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Taruna Ikrar sebagai Kepala BPOM dan Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.
Usai dilantik, Menteri ESDM yang baru Bahlil Lahadalia mengungkapkan dirinya akan fokus menyusun strategi untuk percepatan dalam mengoptimalkan potensi dan produksi sumber daya alam (SDA) Indonesia. Hal ini, katanya dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan negara dan menciptakan lapangan kerja. Menurutnya, pencapaian yang baik dari menteri sebelumnya akan dilanjutkan, dan yang belum akan diperbaiki.
Dengan sisa waktu yang hanya tinggal dua bulan, ia mengaku akan berkomunikasi dengan Menteri ESDM sebelumnya Arifin Tasrif terkait target apa saja yang belum tercapai selama masa kepemimpinannya. Ia yakin akan bisa bekerja dengan maksimal meskipun waktunya terbatas.
“Saya akan tanyakan apa saja yang menjadi PR yang harus saya selesaikan. Bukan berarti ada pejabat baru masuk kemudian merombak kebijakan. Tidak boleh. Yang sudah bagus kita lanjutkan, itu memang pemerintah harus begitu, yang belum bagus kita sempurnakan bareng-bareng. Saya yakin semua punya strategi kepemimpinan. Justru tantangan bagi kita, dengan waktu yang ada kita harus mampu memberikan kontribusi yang terbaik kepada bangsa dan negara,” ungkap Bahlil.
Bahlil menegaskan bahwa tidak akan ada konflik kepentingan antara jabatan dirinya sebagai Menteri ESDM dengan latar belakangnya sebagai pengusaha tambang. Menurutnya, sejak dirinya masuk ke pemerintahan, ia mengaku sudah tidak menjalankan usahanya.
“Saya sejak dilantik sebagai Kepala BKPM, saya tidak menjadi pengusaha. Jadi sudah selesai, dan Insha Allah sekalipun saya punya latar belakang pengusaha, saya bisa membedakan mana yang untuk kepentingan negara, dan mana untuk kepentingan pribadi. Justru dengan pengalaman saya sebagai mantan pengusaha, itu akan mencoba untuk memenuhi apa yang harus dilakukan perbaikan dalam rangka sejalan dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Kalau perusahaan saya berjalan normal, saya tidak menjadi pengurus,” jelasnya.
Menteri Hukum dan HAM sekaligus Kader Partai Gerindra Supratman Andi Agtas mengungkapkan fokus yang akan dijalankan dalam sisa waktu dua bulan ini adalah melakukan reformasi di bidang hukum terutama yang berkaitan dengan banyaknya tumpang tindih aturan antara satu UU dengan UU yang lain.
“Jadi Bapak Presiden menginginkan supaya itu dilakukan harmonisasi dan kemudian itu bisa mengintegrasikan sehingga tidak ada lagi nanti ego sektoral yang diakibatkan oleh tumpang tindih satu peraturan perundang-undangan,” ungkap Supratman.
Terkait anggapan adanya muatan politik dalam pengangkatannya sebagai Menteri, Supratman mengatakan bahwa perombakan kabinet merupakan hak prerogatif seorang presiden.
“Tidak ada masalah, kalau soal itu kan hak prerogatif Presiden, jadi tidak sama sekali dikotomi antara partai pemerintah atau lain-lain. Yang jelas presiden memberi kepercayaan kepada saya untuk melaksanakan tugas itu,” jawabnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM baru Rosan Roeslani mengatakan program yang sudah ada untuk meningkatkan investasi di Indonesia harus dilakukan dan diselesaikan dengan baik. Menurutnya, kinerja Bahli Lahadalia yang memegang posisi Menteri Investasi sebelumnya sudah sangat baik, dan tentunya harus disempurnakan lagi.
Ia pun tidak berbicara banyak ketika ditanya perihal bagaimana menggaet investor asing untuk menanamkan modalnya di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terletak di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
“Ya tentu sebagai menteri investasi, kita akan mencari investasi sebaik-baiknya, sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia di IKN dan tentunya di manapun wilayah di Indonesia. Itu adalah tugas menteri dari investasi. Mungkin saya tidak bisa bicara lebih panjang. Karena saya harus komunikasikan dulu dengan menteri investasi sebelumnya, supaya langkah-langkah ini menjadi lebih teratur, terstruktur dan investasi bisa masuk di IKN dan seluruh wilayah di Indonesia,” kata Roesan.
Pengamat Politik Ujang Komarudin mengungkapkan terlepas reshuffle kabinet adalah hak prerogatif seorang Presiden, namun sudah bisa dipastikan bahwa langkah ini sarat dengan muatan politis.
“Kita lihat muatan politik lebih besar, seperti yang dikatakan oleh Istana bahwa ini dilakukan untuk proses transisi dari pemerintahan Jokowi ke Prabowo, bisa saja bagian dari itu. Tetapi, publik melihatnya ini bagian dari akomodasi kepentingan, akomodasi politik yang dilakukan oleh dua pemerintahan,” ungkap Ujang.
Menjawab pertanyaan apakah para menteri dan kepala lembaga tersebut dapat bekerja efektif dalam waktu sisa dua bulan? Ujang menjawab, “kinerjanya dipastikan tidak akan bisa cukup efektif, namun hal tersebut dilakukan sekali lagi untuk proses transisi dan akomodasi politik antara Jokowi dan Prabowo.”
Mengenai perlu tidaknya kader Gerindra masuk dalam pemerintahan saat ini, menurutnya, hal tersebut bisa saja dilakukan karena kemungkinan ada sebuah kesepakatan politik yang harus diakomodasi di antara Jokowi dan Prabowo.
“Mungkin ada kompromi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo terkait kabinet saat ini, ya mungkin “magang” dulu Gerindra di pemerintahan saat ini, atau juga ingin mengetes Prabowo kepada Jokowi, seberapa besar Jokowi mengakomodasi kepentingan Prabowo. Nanti juga kita lihat di pemerintahan Prabowo di tahun pertama apakah banyak orang-orang Jokowi atau tidak yang diakomodasi oleh Prabowo-Gibran. Tentu mereka berdua masih satu perjuangan dan perkawanan yang saling mengakomodasi satu sama lain,” pungkasnya. [gi/lt]
Forum