Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menyoroti polemik dugaan pencabutan ribuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, serta penerapan tarif atau fee bagi perusahaan tambang yang ingin memperbarui izin usahanya.